CIREBON – Gelombang kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali memanas. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa (Sema) Cirebon menggelar aksi unjuk rasa besar di depan Kantor Bupati Cirebon pada Selasa (28/4/2026). Massa menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung usai: infrastruktur jalan yang hancur dan carut-marut pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
​Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut transparansi total dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mereka menilai, besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah belum berbanding lurus dengan realitas di lapangan. Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi poin krusial yang dinilai mengancam keamanan warga saat malam hari.
​Ketua Umum Sema Cirebon, Kemas Adhitya, menegaskan bahwa gerakan ini adalah bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang rakyat. Ia menyentil kualitas pembangunan sektor pekerjaan umum yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Baca Juga:Susi Pudjiastuti Jadi Komut Bank BJB: Targetkan "Take Over" 50 Persen Pasar Pinjol di Jawa BaratSPPG Disuspend Tak Dapat Insentif, BGN: Pelanggaran Tak Bisa Ditoleransi
​“Faktanya di lapangan, masih banyak jalan rusak dan persoalan sampah yang belum terselesaikan. Anggaran besar seharusnya mampu menyelesaikan persoalan mendasar ini, bukan justru sebaliknya. Kualitas infrastruktur saat ini belum sebanding dengan besarnya dana yang dialokasikan,” tegas Kemas di tengah massa aksi.
Kemas juga menyoroti pentingnya tindakan Pemkab Cirebon dalam mewujudkan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan di wilayahnya sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah kepada masyarakatnya.
“Transparansi bukan sekadar angka di atas kertas, tapi harus dirasakan dalam bentuk jalan yang mulus dan lingkungan yang bersih. Rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka bermuara.” lanjut Ketua Umum Sema Cirebon ini.
​Pemerintah Klaim Keterbatasan Anggaran
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menemui massa aksi untuk memberikan klarifikasi. Hendra mengklaim bahwa pemerintah daerah telah mengedepankan prinsip transparansi, terutama dalam proses lelang proyek pembangunan yang kini dapat diakses secara terbuka oleh publik.
​“Tahun ini, anggaran infrastruktur sebesar Rp243 miliar telah dialokasikan. Hingga awal 2026, kami telah merealisasikan 27 paket peningkatan jalan, sementara 90 paket lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Semua prosesnya terbuka melalui sistem informasi pengadaan pemerintah,” jelas Hendra.