JAKARTA – Alokasi anggaran sebesar Rp27 miliar untuk pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat tengah menjadi perbincangan hangat publik. Sorotan utama tertuju pada asumsi harga per pasang yang mencapai sekitar Rp700 ribu.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh dana tersebut diperuntukkan guna memenuhi keperluan para siswa. Ia juga menyebutkan bahwa nominal anggaran masih dapat berubah seiring berjalannya proses pengadaan.
Polemik mencuat setelah beredar luas informasi di berbagai platform media sosial. Di tengah semangat efisiensi anggaran, nilai tersebut dinilai cukup fantastis oleh sebagian kalangan.
Baca Juga:Waspada 'Rapor Merah' SLIK OJK: Kini Jadi Penentu Lolos Rekrutmen Kerja di CirebonWarga Empat Desa di Cirebon Selatan Protes Keras Kerusakan Jalan Mertapada–Gemulungtonggoh
Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya dialokasikan untuk pembelian sepatu semata. Ia memastikan semua komponen biaya digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan siswa secara keseluruhan.
“Detail penganggaran nanti bisa dikonfirmasi lebih lanjut. Namun pada prinsipnya, seluruh penganggaran kami adalah untuk siswa. Semua demi siswa,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, kebutuhan siswa dalam program ini bersifat holistik, tidak hanya menyangkut perlengkapan sekolah, tetapi juga mencakup kebutuhan pokok harian.
“Intinya, penganggaran di Sekolah Rakyat semuanya untuk kebutuhan siswa, selain untuk operasional. Kebutuhan siswa itu apa saja? Untuk makan, minum, seragam, termasuk sepatu, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Mengenai harga sepatu yang dinilai tinggi, Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat alokasi awal. Nilai tersebut dapat berubah setelah melalui proses lelang yang kompetitif.
“Untuk harga, itu masih alokasi awal. Nanti kan ada proses lelang dan sebagainya. Bisa jadi harga akhirnya lebih murah dari alokasi yang tersedia,” terangnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap tahap pengadaan. Seluruh pihak yang terlibat diminta untuk bekerja secara transparan dan sesuai aturan.
Baca Juga:Jawa Barat Jadi Pilot Project Nasional Penanganan TPPO, DP3AKB Perkuat Kolaborasi Lintas LembagaTerjebak Iming-Iming Lolos Seleksi Sepak Bola, Dua Remaja Lampung Dicabuli Sopir Travel di Cirebon
“Kami sudah sampaikan kepada teman-teman yang bertanggung jawab di Kementerian Sosial untuk tidak bermain-main. Setiap proses diawasi, tidak hanya oleh lembaga resmi, tetapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapa pun,” tegasnya.
Gus Ipul memastikan dirinya tidak akan campur tangan langsung dalam proses pengadaan. Ia menekankan pentingnya menjalankan seluruh prosedur yang berlaku secara profesional.