BANDUNG – Gelombang massa buruh dari Jawa Barat dipastikan akan memadati ibu kota dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026. Sebanyak 3.000 anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat dilaporkan telah bersiap bertolak menuju titik pusat aksi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, guna menyuarakan keresahan atas kondisi industri nasional yang dinilai sedang berada di lampu merah.
Ketua SPN Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengonfirmasi bahwa mobilisasi massa dilakukan secara terorganisir melalui koordinasi di setiap daerah. “Untuk SPN Jabar, titik kumpul keberangkatan dipusatkan di kantor DPC masing-masing kota dan kabupaten sebelum nantinya bergabung dalam satu komando di Jakarta,” ujar Dadan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (30/4/2026).
Sinyal Krisis dan Ancaman Deindustrialisasi Dini
Aksi tahun ini tidak hanya sekadar ritual tahunan, melainkan membawa alarm peringatan bagi pemerintah. Wakil Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI yang juga Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar, Muhamad Sidarta, menegaskan bahwa kaum buruh saat ini sedang menghadapi krisis terbuka. Ia menyoroti fenomena “penyesuaian bertahap” yang secara sistemik melemahkan daya beli pekerja.
Baca Juga:Revitalisasi Tak Seindah Ekspektasi: Pasar Palimanan Sepi, PAD Retribusi Merosot TajamTerganjal Perda DTA, Pemkab Cirebon Pastikan SD Belum Bisa Terapkan Sekolah Lima Hari
Sidarta memaparkan analisis mendalam mengenai kondisi ekonomi makro yang mulai merambat ke sektor manufaktur. Menurutnya, meskipun Indonesia belum sepenuhnya mengalami kejatuhan industri, tanda-tanda deindustrialisasi dini (premature deindustrialization) sudah mulai terasa nyata.
“Stagnasi kontribusi manufaktur terhadap PDB, melemahnya penyerapan tenaga kerja, hingga meningkatnya sektor informal menjadi bukti otentik. Selain itu, pergeseran ke industri berbasis teknologi tinggi belum diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia kita,” ungkap Sidarta dengan nada serius.
Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Timur yang secara aktif memperkuat industri dalam negerinya melalui industrial policy dan insentif fiskal yang kuat. Sidarta menekankan bahwa negara tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah ancaman krisis.
“Tidak ada negara industri yang hanya diam. Negara harus hadir secara aktif melalui perlindungan pasar domestik dan penguatan rantai pasok. Jika tidak direspons, krisis ke depan terjadi bukan karena tidak diketahui, tetapi karena pembiaran,” tandasnya.