CIREBON – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan di tengah berbagai evaluasi pelaksanaan. Guna mengoptimalkan program nasional ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini membuka peluang baru dengan melibatkan kantin sekolah sebagai mitra produksi, tidak lagi melulu bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keberlanjutan program ini didasarkan pada besarnya animo dan dukungan langsung dari para siswa. Berdasarkan data yang dihimpun, mayoritas peserta didik berharap program pemenuhan gizi ini tidak dihentikan.
“Jumlah murid yang menerima MBG itu mencapai sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia, atau sekitar 80,94 persen. Sebagian besar dari mereka sangat mengharapkan program ini tetap dilanjutkan,” ujar Abdul Mu’ti di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (14/6/2026).
Baca Juga:​Terima Audiensi Mahasiswa FISIP Unpas, DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Sinergi Akademis dan Penguatan Ekonomi KBukan Cuma Jaga Jalanan, Personel Sat Lantas Polres Kuningan Ikut Cangkul Lahan Pertanian
Untuk memastikan program berjalan lebih efektif, Kemendikdasmen kini telah mengintegrasikan data penerima manfaat dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Melalui integrasi ini, pemerintah mengantongi data komprehensif yang mencakup nama (by name), alamat (by address), hingga basis sekolah masing-masing siswa.
Langkah ini sekaligus memicu perubahan skema penyaluran agar bantuan lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai mandiri dan tidak terlalu membutuhkan bantuan kemungkinan besar akan dikeluarkan dari daftar penerima. Sebaliknya, anggaran akan diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang siswanya benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
Dapur Sekolah Jadi Alternatif, Standardisasi Ketat Diberlakukan
Terkait mekanisme penyediaan makanan, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa ke depan pasokan tidak harus selalu berasal dari SPPG terpusat. Pemerintah mulai melirik potensi dapur atau kantin sekolah untuk diberdayakan sebagai unit produksi lokal, asalkan tetap berada di bawah koordinasi dan supervisi ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Strategi desentralisasi ini juga diharapkan mampu meminimalisasi risiko teknis, termasuk mengantisipasi kasus keracunan makanan yang sempat mencuat di beberapa daerah. Mu’ti menegaskan, insiden tersebut tidak akan menjadi alasan untuk menghentikan program berskala nasional ini secara total.
“Jika terjadi kasus keracunan, yang dihentikan dan dievaluasi adalah dapur penyedia yang bermasalah, sementara SPPG yang berjalan baik tetap beroperasi. Bahkan, dapur yang terbukti tidak memenuhi standar kelayakan bisa dicabut izin operasionalnya,” kata Mu’ti dengan tegas.