JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memulai langkah tegas “operasi bersih-bersih” di internal organisasi maupun pada lini operasionalnya. Di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, lembaga ini mengambil tindakan drastis berupa pemberhentian ratusan pegawai berkinerja buruk hingga penutupan permanen ratusan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti membandel dan melanggar standar tata kelola.
​Langkah penertiban berskala besar ini diumumkan langsung oleh Sudaryono seusai memimpin rapat pimpinan di kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026). Penindakan tegas ini diambil demi menjamin akuntabilitas lembaga serta kepastian kualitas program pemenuhan gizi nasional bagi masyarakat penerima manfaat.
​Dalam penjelasannya, Sudaryono mengungkapkan bahwa per 27 Juli 2026, BGN telah resmi memberhentikan sebanyak 261 pegawai non-ASN yang dinilai tidak disiplin dan melanggar aturan internal. Jumlah tersebut mencakup 224 pegawai non-ASN serta 37 tenaga ahli.
Baca Juga:Urai Kepadatan Lalu Lintas di Cirebon Timur, Polisi Puji Pentingnya Sinergi Industri dan MasyarakatLogo Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76 Resmi Diluncurkan, Simbol Kolaborasi Menuju Daerah yang Lebih Maju
​Sanksi tidak berhenti di lini non-ASN. BGN juga menindak tegas sembilan orang aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terbukti melakukan pelanggaran berat, di mana mereka kini dalam proses pemecatan. Selain itu, sebanyak 39 ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan dijatuhi sanksi administratif, demosi, hingga mutasi jabatan.
​”Kami mencoba untuk bersih-bersih dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan. Hari ini kami umumkan bahwa per 27 Juli 2026, kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 pegawai dan 37 tenaga ahli. Mengenai sembilan ASN dan PPPK yang melakukan pelanggaran berat, besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Sementara 39 ASN yang terlibat disiplin ringan akan kita mutasi, demosi, dan berikan sanksi administrasi,” ujar Sudaryono di Jakarta.
​Selain membenahi tata kelola personil internal, BGN mengambil tindakan ekstrem di lapangan dengan menyetop operasional 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara permanen di seluruh Indonesia. Ratusan dapur ini ditutup akibat gagal memenuhi standar evaluasi hygiene, sanitasi, ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta tingginya risiko keracunan dan rendahnya kualitas sajian makanan.
​Secara rinci, penutupan dapur-dapur bermasalah tersebut tersebar di tiga wilayah utama, yakni 98 dapur di Sumatra, 311 dapur di kawasan Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua. Berbeda dengan skema penghentian sementara (suspend) sebelumnya, kali ini BGN menghentikan seluruh kompensasi dan pencairan dana kepada pengelola dapur yang telah terbukti melanggar aturan.