JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi penataan kesejahteraan gizi anak sekolah di seluruh penjuru Tanah Air. Langkah strategis diambil melalui perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difokuskan secara bertahap ke daerah-daerah yang paling membutuhkan intervensi mendesak, khususnya kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah dengan prevalensi kasus stunting tinggi.
​Kebijakan penajaman sasaran ini diambil guna memastikan bahwa pelaksanaan program prioritas nasional tersebut tidak sekadar mengejar kuantitas atau angka akumulasi penerima manfaat semata. Lebih dari itu, BGN berupaya menjangkau kelompok masyarakat serta anak-anak didik di pelosok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi seimbang yang layak.
​Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini terus menggencarkan proses pemetaan komprehensif terhadap berbagai satuan pendidikan di berbagai daerah yang belum tersentuh layanan MBG. Hasil dari pemetaan tersebut nantinya akan dijadikan acuan utama dalam menentukan skala prioritas distribusi program di lapangan.
Baca Juga:Pemkot dan DPRD Kota Cirebon Sahkan Perubahan KUA-PPAS 2026 demi Optimalisasi Fiskal dan Penguatan UMKMAwas Jebakan Siber! Google Desak Pengguna Chrome Update Perangkat Sekarang Juga
​“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono saat memberikan keterangan di Jakarta.
​Sebagai bagian dari langkah konkret di lapangan, BGN menyoroti sejumlah kawasan timur Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus, salah satunya adalah wilayah Maluku dan Papua. Berdasarkan data valid hasil pendataan lembaga tersebut, tercatat masih ada belasan ribu satuan pendidikan yang belum mendapatkan fasilitas layanan gizi gratis tersebut.
​“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas,” jelas Sudaryono menegaskan cakupan wilayah sasaran.
​Guna mewujudkan pemerataan tersebut secara efektif, BGN tengah menyiapkan operasionalisasi serta pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai titik strategis daerah prioritas. Keberadaan SPPG ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam menjamin kelancaran rantai pasok distribusi makanan bergizi langsung ke sekolah-sekolah sasaran. (red/dbs)