CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus mematangkan seluruh persiapan operasional jelang peluncuran resmi (launching) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT). Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan siap digunakan secara optimal sebelum pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai.
Berdasarkan garis waktu (timeline) yang telah disusun, agenda krusial ini akan diawali dengan kedatangan para siswa sekaligus proses registrasi pada tanggal 30 Juli 2026. Sehari setelahnya, yakni pada Jumat, 31 Juli 2026, kegiatan orientasi siswa atau MPLS akan resmi dibuka berbarengan dengan acara peluncuran.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus, menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam memutus rantai kemiskinan. Ia menggarisbawahi bahwa proyek strategis ini menjadi representasi konkret dari kehadiran negara dalam memberikan kepastian serta menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Baca Juga:Sokong Keberlanjutan Makan Bergizi Gratis, Relawan SPPG Cirebon Geruduk Gedung DewanPajak Kendaraan Dominan, Saldo Kas Daerah Jawa Barat Tembus Rp60,15 Miliar
“Alhamdulillah, kami telah melaksanakan rapat koordinasi intensif terkait persiapan Sekolah Rakyat ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Direktur (Kementerian Sosial), insya Allah peresmian atau launching akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli ini,” ujar Jigus saat memberikan keterangan setelah memimpin rapat koordinasi di Cirebon.
Dalam kesempatan tersebut, Jigus juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Menurutnya, perhatian khusus serta atensi yang diberikan ke wilayah Kabupaten Cirebon sangat membantu akselerasi peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan di daerah.
Sekolah berbasis asrama (boarding school) ini dirancang untuk menampung total 540 siswa yang terbagi ke dalam 18 rombongan belajar (rombel). Di tahap awal ini, para peserta didik merupakan hasil migrasi atau penataan dari Sekolah Rakyat yang sebelumnya tersebar di beberapa daerah tetangga, meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.
Secara teknis, dinas terkait membagi kuota daya tampung tersebut secara merata ke dalam tiga jenjang pendidikan formal, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Masing-masing jenjang akan mendapatkan alokasi kuota yang sama, yaitu sebanyak 180 siswa.