BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menunjukkan performa positif dalam tata kelola keuangan daerah. Hingga Kamis, 9 Juli 2026 pukul 17.00 WIB, posisi saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat dilaporkan melonjak secara signifikan hingga menyentuh angka Rp60,15 miliar. Keberhasilan ini didorong oleh kuatnya realisasi penerimaan dari sektor pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, total penerimaan daerah pada periode ini mencatatkan angka yang menggembirakan. Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi mesin utama pendapatan dengan menyumbang kontribusi terbesar mencapai Rp21.178.406.200 (Rp21,18 miliar). Posisi kedua ditempati oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan realisasi sebesar Rp12.488.297.600 (Rp12,49 miliar).
“Apresiasi tertinggi kami sampaikan kepada seluruh warga Jawa Barat yang senantiasa taat dan disiplin dalam membayar pajak kendaraan mereka. Kontribusi aktif dari masyarakat inilah yang menjadi motor penggerak utama stabilnya kondisi kas dan fiskal daerah,” ujar perwakilan manajemen Bapenda Jabar dalam keterangan resminya.
Baca Juga:Terkait Pelaporan MBG, Prabowo: "Ngomong di TikTok, Langsung Aku Kirim Tim untuk Selesaikan"Menteri UMKM: Penurunan Pendapatan Ojol Bukan Dampak Skema Komisi 8 Persen, Tapi Karena Ini
Selain disokong oleh sektor otomotif, pundi-pundi pendapatan operasional Pemprov Jabar juga diperkuat oleh beberapa instrumen PAD lainnya. Tercatat, penerimaan dari Pajak Air Permukaan menyumbang Rp340.847.000, diikuti oleh Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp101.360.738, serta Retribusi Daerah senilai Rp124.264.350. Sementara itu, Pajak Alat Berat mencatatkan penerimaan terkecil sebesar Rp4.902.000, dan pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berhasil mengumpulkan Rp1.022.440.731.
Di sisi lain, pengendalian laju fiskal yang seimbang juga ditunjukkan melalui realisasi belanja daerah. Pada hari yang sama, Pemprov Jabar mengalokasikan total pengeluaran sebesar Rp24.295.753.693. Belanja tersebut terserap secara proporsional guna menggerakkan roda pemerintahan serta pembangunan di tingkat akar rumput.
Rincian pengeluaran menunjukkan bahwa Belanja Barang dan Jasa mendominasi alokasi dengan nilai serapan sebesar Rp11.593.492.211. Pos pengeluaran terbesar kedua digunakan untuk Belanja Pegawai yang memakan anggaran sebesar Rp9.539.721.131. Sementara untuk aspek pembangunan jangka panjang, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp2.288.333.341, disusul oleh Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang disalurkan sebesar Rp874.650.000 guna menstimulus perekonomian desa.