JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berlanjut di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebut program ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan bersifat strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia, meskipun ia tidak menampik adanya celah penyimpangan yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“MBG kita teruskan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada peresmian lima bendungan di Lombok Barat, Jumat (10/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengakui bahwa program berskala nasional ini rawan disusupi oleh pihak-pihak yang berniat melakukan kecurangan. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap indikasi penyelewengan. Kepala negara juga memerintahkan jajaran pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa, untuk turun langsung memeriksa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah guna memastikan program ini berjalan sesuai koridor.
Baca Juga:Menteri UMKM: Penurunan Pendapatan Ojol Bukan Dampak Skema Komisi 8 Persen, Tapi Karena IniTegaskan Sinergi Aparat, Jampidsus Febrie Adriansyah Hormati Langkah Hukum Polri
“Banyak yang menyusup ke tubuhnya MBG untuk menjadi maling di situ. Saya minta, gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya,” tegasnya.
Soal tata cara pelaporan, Prabowo menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu melalui birokrasi yang berbelit. Ia mempersilakan publik mengunggah temuan mereka di platform media sosial, dan jaminan tindak lanjut akan segera diberikan.
“Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Nggak usah susah-susah,” tandasnya.
Presiden juga menyoroti peran aparat penegak hukum, seperti TNI dan Polri, untuk turut serta dalam fungsi pengawasan. Namun, ia mengingatkan agar keterlibatan tersebut benar-benar dimaksudkan untuk memastikan kualitas pelayanan, bukan untuk mencari keuntungan atau tekanan tertentu.
“Dandim, kapolres, kapolsek, silakan periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saudara-saudara. Manggil-manggil minta setoran,” bebernya.
Lebih lanjut, Presiden mendorong peran serta rakyat sebagai ujung tombak pengawasan. Menurutnya, kemudahan akses teknologi dan gawai membuat masyarakat kini tidak mudah dibodohi dan dapat ikut memantau jalannya program.