CIREBON — Angka permohonan perkara perceraian di wilayah hukum Kabupaten Cirebon mencatatkan grafik peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Sumber, jumlah laporan serta permohonan perceraian di tengah masyarakat melonjak tajam hingga mencapai 13,6 persen dibanding periode sebelumnya.
Fenomena keretakan rumah tangga ini masih didominasi oleh Cerai Gugat, yakni inisiatif pemutusan hubungan pernikahan yang diajukan oleh pihak istri. Pengadilan mencatat permohonan dari pihak perempuan ini mendominasi hingga hampir tiga perempat dari keseluruhan total kasus yang masuk meja hijau. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran psikososial yang kuat, di mana kaum istri kini lebih proaktif dalam mengambil keputusan hukum ketika mendapati kemelut domestik yang berkepanjangan.
Pihak humas dan otoritas Pengadilan Agama Kelas IA Sumber mengungkapkan bahwa di balik tingginya lonjakan statistik tersebut, faktor finansial atau krisis ekonomi keluarga menempati posisi teratas sebagai pemicu utama keretakan bahtera rumah tangga masyarakat Cirebon. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan materi sehari-hari dinilai memicu ketegangan psikologis antar-pasangan yang berujung fatal.
Baca Juga:Hanya Bawa Pulang Rp271 Ribu Sebulan, Puluhan Guru PPPK Paruh Waktu Ngadu ke DPRD Kabupaten CirebonPemerintah Luncurkan Biosolar B50, Pengamat Ingatkan Tantangan Besar di Balik Ambisi Ketahanan Energi
“Setiap gugatan yang masuk ke meja kami wajib mencantumkan alasan-alasan yang jelas. Dari hasil rekapitulasi penanganan perkara, faktor kesulitan ekonomi masih mendominasi mutlak sebagai alasan mendasar, yang kemudian disusul oleh pertengkaran hebat dan perselisihan yang terjadi terus-menerus tanpa ada titik temu,” jelas pihak Pengadilan Agama Sumber kepada jurnalis Radar Cirebon.
Selain faktor ekonomi dan konflik internal yang berkepanjangan, berkas perkara di persidangan juga mencatat sejumlah alasan destruktif lainnya. Di antaranya adalah kasus penelantaran atau salah satu pihak meninggalkan pasangan dalam waktu lama, isu perselingkuhan (hadirnya pihak ketiga), hingga eskalasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dampak buruk kecanduan judi daring (online) serta penyalahgunaan narkotika juga mulai merangkak naik sebagai alasan baru di balik runtuhnya institusi keluarga.
Tingginya angka permohonan ini berbanding lurus dengan jumlah perkara yang dikabulkan oleh majelis hakim di ruang sidang. Statistik menunjukkan bahwa hampir sembilan dari sepuluh perkara yang didaftarkan berakhir dengan ketukan palu perceraian secara resmi (inkracht). Fenomena tingginya putusan cerai ini mengindikasikan bahwa sebagian besar konflik rumah tangga yang dibawa ke ranah hukum sejatinya telah berada pada fase kritis yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali.