JAKARTA – Pemerintah resmi meluncurkan program Biosolar B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah besar dalam pengembangan energi terbarukan, namun juga menyimpan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi.
Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menilai Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan kewajiban bauran biodiesel hingga 50 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan terobosan yang berani di sektor energi.
“Indonesia mencatatkan diri sebagai negara pertama di dunia yang mewajibkan penggunaan bauran bahan bakar nabati dengan porsi setinggi ini. Ini merupakan langkah yang sangat progresif,” ujar Ronny, Jumat (10/7/2026).
Baca Juga:Dugaan Paparan Judi Online Menggurita, Pemprov Jabar Periksa Intensif 2.663 ASNJamin Hak Pendidikan Anak, Pemkab Cirebon Siap Luncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi Akhir Juli
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi B50 tidak hanya berkaitan dengan pencampuran biodiesel ke dalam solar. Program tersebut juga menyangkut berbagai aspek strategis, mulai dari tata kelola industri hulu migas, kemampuan fiskal pemerintah, keberlanjutan pasokan minyak sawit, hingga persoalan sosial dan lingkungan.
Ronny menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan seluruh rantai pasok agar manfaat program tidak hanya terlihat pada tataran kebijakan, tetapi juga dapat dirasakan dalam pelaksanaannya di lapangan. Menurutnya, berbagai klaim mengenai manfaat ekonomi dan teknis perlu dibuktikan melalui implementasi yang konsisten dan berkelanjutan.
Di sisi lain, kondisi geopolitik global juga menjadi salah satu alasan penting di balik percepatan program B50. Ketidakpastian pasokan energi dunia akibat konflik di Timur Tengah dan potensi gangguan jalur pelayaran internasional dinilai membuat Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi.
Saat ini konsumsi solar nasional diperkirakan mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun, dengan sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter masih dipenuhi melalui impor. Apabila program B50 berjalan sesuai target, kebutuhan impor solar diperkirakan dapat terus ditekan sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis penerapan B50 akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Menurutnya, peningkatan bauran biodiesel berpotensi menghilangkan kebutuhan impor solar dan menghemat devisa negara hingga sekitar Rp177 triliun.
Selain mengurangi impor, program B50 juga diharapkan mampu meningkatkan penyerapan crude palm oil (CPO) di dalam negeri, membuka peluang lapangan kerja baru, serta membantu menekan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.