CIREBON – Gelombang penolakan warga mulai membayangi proyek pemasangan tiang jaringan internet milik myrepublic.co.id di wilayah Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Proyek perluasan jaringan broadband yang semestinya mendukung digitalisasi justru memicu polemik sosial akibat dugaan kegagalan administrasi perizinan lingkungan dan ketidakjelasan dana kompensasi bagi warga terdampak.
Ketegangan muncul setelah sejumlah warga mengaku tiang jaringan dipasang di depan rumah atau lahan mereka tanpa izin langsung dari pemilik tanah. Para pekerja di lapangan disebut hanya mengandalkan izin lisan dari oknum Kuwu setempat. Di sisi lain, muncul pula keluhan terkait janji kompensasi sebesar Rp35 ribu per rumah yang hingga kini dinilai belum diterima secara merata oleh warga.
Dugaan Kompensasi Mengalir Tak Transparan
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi Jabar Publisher dari sumber internal pemerintahan desa, disebutkan bahwa terdapat salah satu Kuwu di Kecamatan Babakan yang berperan sebagai koordinator komunikasi antara pihak penyedia layanan internet dengan pemerintah desa di wilayah tersebut.
Baca Juga:Diduga Cabuli Santriwati, Oknum Pimpinan Ponpes di Garut Diamankan Polisi Usai Digeruduk MassaDisdik Cirebon Pastikan SE Mendikdasmen Nomor 7/2026 Jadi Payung Hukum Gaji Guru Honorer
Sumber itu menyebut sebagian besar Kuwu disebut telah menerima dana kompensasi dari pihak pengembang jaringan. Namun, beberapa di antaranya dikabarkan memilih menahan atau tidak mengambil dana tersebut karena khawatir memicu konflik di masyarakat.
Skema penyaluran kompensasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan dana. Jika dihitung, nominal Rp35 ribu per rumah untuk ratusan titik pemasangan tentu menghasilkan angka yang cukup besar. Warga pun menduga dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru tersendat di tingkat tertentu tanpa sosialisasi terbuka.
Warga dan Netizen Angkat Suara
Polemik ini ramai dibicarakan di media sosial, khususnya di kolom komentar Facebook Jabar Publisher. Sejumlah warga Babakan mengaku keberatan karena merasa hak atas lahan dan lingkungan mereka diabaikan.
Salah satu netizen bernama Ai mengaku sempat mendapati tiang dipasang di depan rumahnya tanpa pemberitahuan.
“Petugas bilang sudah izin ke pak Kuwu. Tapi setelah warga protes karena tidak ada kejelasan kompensasi, akhirnya tiang itu dicabut lagi,” tulisnya.
Keluhan serupa disampaikan warga lain yang menilai para pekerja kerap bertindak sepihak dengan alasan sudah mengantongi rekomendasi pemerintah desa.