CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus memacu percepatan transformasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi Rumah Layak Huni (Rulahu) guna meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Manajemen Perumahan Kawasan Permukiman (Siperkim), tercatat sebanyak 12.146 unit rumah di Kabupaten Cirebon masih masuk dalam kategori tidak layak huni.
Menyikapi tantangan tersebut, Bupati Cirebon, H. Imron, melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi hunian warga di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, pada Rabu (13/4/2026). Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang tinggal di hunian memprihatinkan.
“Karena kondisi rumahnya memang sudah tidak layak huni, maka pembangunannya dilakukan dari nol. Kami berharap prosesnya cepat selesai agar warga, seperti Ibu Warkina, dapat menempati rumah dengan nyaman dan lebih bermartabat,” ujar Bupati Imron saat meninjau salah satu rumah penerima manfaat.
Baca Juga:Tingkatkan Kualitas Hidup Warga, Pemkab Cirebon Targetkan Pembangunan 466 Unit Rutilahu di 2026Perkuat Tata Kelola Data, Pemkab Cirebon Siapkan Tiga Desa Unggulan Menuju Program "Desa Cantik" 2026
Bupati menambahkan bahwa rumah yang layak adalah fondasi utama bagi keluarga. Dengan hunian yang sehat, anak-anak diharapkan dapat belajar dengan lebih baik dan keluarga dapat beristirahat dengan rasa aman. Khusus di Desa Melakasari, terdapat 11 unit rumah yang masuk dalam program Bantuan Bedah Rumah Se-Kabupaten Cirebon (BBRS) tahun anggaran 2026.
Strategi Kolaborasi dan Pembiayaan
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, menjelaskan bahwa untuk tahun 2026, Pemkab Cirebon telah mengalokasikan APBD untuk membangun 446 unit Rulahu. Namun, mengingat besarnya angka Rutilahu yang mencapai belasan ribu unit, pihaknya terus mengupayakan bantuan dari berbagai lini.
Upaya tersebut mencakup pengajuan rekomendasi sekitar 1.000 unit rumah ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, serta usulan bantuan sebanyak 2.000 unit ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, dukungan dari provinsi telah terkonfirmasi sebanyak 15 unit di Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, sementara melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dialokasikan 25 unit di Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang.
Hilman menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam menutupi keterbatasan anggaran. “Kami merancang kolaborasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Baznas dan sektor swasta melalui program CSR. Hal ini sangat penting, terutama untuk membantu warga lansia yang tidak memiliki kemampuan swadaya,” ungkapnya.