CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi menabuh genderang dimulainya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan komitmen integritas yang tinggi. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tahun ini akan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berkeadilan guna menjamin hak pendidikan setiap anak di wilayah tersebut tanpa terkecuali.
Langkah serius ini diperkuat melalui deklarasi bersama dan penandatanganan pakta integritas yang melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat, hingga berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Seremonial ini menjadi simbol perlawanan terhadap praktik kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru.
Bupati Cirebon, Imron, menekankan bahwa kesuksesan SPMB bukan sekadar tugas teknis Dinas Pendidikan, melainkan tanggung jawab kolektif. Ia menginstruksikan adanya pengawasan ketat dari lintas sektor, termasuk melibatkan aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga marwah pendidikan.
Baca Juga:Misteri Kematian Kura-Kura Belawa: Tim Medis RS Hewan Jabar Investigasi Sampel Air dan PakanSatu Dekade Terabaikan, Warga Astanajapura Gelar Aksi "Rakyat Menggugat" Terkait Jalan Rusak
“Deklarasi ini adalah komitmen bersama untuk memastikan SPMB berjalan bersih, berkualitas, dan berintegritas. Tujuannya agar seluruh masyarakat memiliki akses pendidikan yang adil dan merata. Kita ingin proses ini benar-benar bebas dari intervensi yang merugikan siswa,” ujar Imron usai menandatangani pakta integritas, Selasa (12/5/2026).
Dasar Regulasi dan Kesiapan Infrastruktur
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menjelaskan bahwa payung hukum SPMB tahun ini telah diperkuat dengan merujuk pada regulasi pusat dan daerah terbaru, yakni Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini menjadi pedoman baku bagi jenjang TK, SD, hingga SMP.
Dinas Pendidikan memastikan seluruh satuan pendidikan di 40 kecamatan telah siap. Infrastruktur pendidikan yang dikerahkan mencakup 745 SD negeri dan 84 SD swasta. Sedangkan untuk jenjang menengah, tersedia 80 SMP negeri, 147 SMP swasta, serta enam SMP terbuka yang siap melayani calon peserta didik.
Berdasarkan data pemetaan, daya tampung SMP negeri tahun ini mencapai 22.450 siswa yang terbagi dalam 647 rombongan belajar (rombel). Sementara untuk jenjang SD negeri, kuota yang disediakan jauh lebih besar, yakni mencapai 43.286 siswa dengan total 1.245 rombel.
“Kami telah menyelaraskan data lulusan SD dan MI tahun ini yang berjumlah 38.248 siswa dengan daya tampung yang ada. Dengan perencanaan matang ini, kami optimis tidak akan terjadi ketimpangan distribusi siswa di tiap wilayah,” kata Ronianto.