KAB. CIREBON – Proyek revitalisasi Pasar Palimanan yang menelan anggaran bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp15 miliar kini menjadi sorotan tajam. Alih-alih menjadi pusat ekonomi yang lebih modern dan nyaman setelah diresmikan pada Agustus 2024 lalu, kondisi pasar tradisional ini justru memprihatinkan dengan aktivitas jual-beli yang terus merosot serta anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
Kondisi “tidak sehat” ini memicu reaksi keras dari jajaran legislatif. Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menyatakan keprihatinan mendalam atas fenomena pasar yang ditinggalkan pedagang dan pembeli tersebut.
Sidak dan Evaluasi Menyeluruh
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, S.Si., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat aset daerah yang dibangun dengan dana besar tersebut mubazir. Ia memastikan dalam waktu dekat Komisi II akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk membedah persoalan di lapangan.
Baca Juga:Perkuat Identitas Budaya, Pemkab Cirebon Wajibkan Arsitektur Gapura Candi Bentar di Lingkungan PerkantoranRevolusi Wajah Jawa Barat: Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Kendaraan dan Perketat Estetika Bangunan
“Pasar yang sudah direvitalisasi seharusnya lebih hidup dan memberikan kenyamanan lebih bagi pedagang maupun pembeli. Namun kenyataannya di Palimanan justru sepi. Jika retribusinya sampai turun drastis hampir 50 persen, berarti ada persoalan sistemik yang harus segera dievaluasi,” ujar Aan saat ditemui di gedung parlemen, Senin (11/5/2026).
Politikus PDI Perjuangan ini juga mengaku terkejut setelah menerima laporan media terkait minimnya jumlah pedagang yang aktif di dalam bangunan utama. Dari informasi yang dihimpun, hanya sekitar 20 pedagang yang masih bertahan di dalam gedung baru, sementara ratusan kios lainnya dibiarkan kosong melompong.
Dilema Desain Dua Lantai dan Eksodus Toko Emas
Salah satu poin krusial yang disoroti Aan adalah desain bangunan dua lantai yang dianggap tidak efektif. Ia mendesak adanya kajian ulang terhadap pola penempatan pedagang, terutama di lantai dua yang sangat sepi peminat. Selain itu, ia mendesak agar pasar darurat segera dibongkar untuk memaksa sirkulasi pedagang kembali masuk ke dalam area utama.
Kondisi lesunya pasar ini diperkuat oleh data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon. Kabid Sarana dan Pelaku Distribusi Disperdagin, Teguh Mulyono, mengungkapkan tantangan berat yang dihadapi pasar tradisional saat ini, mulai dari perubahan gaya hidup masyarakat yang beralih ke belanja daring (online) hingga kesalahan teknis posisi bangunan.
