CIREBON – Arah kebijakan fiskal Kabupaten Cirebon tahun 2027 resmi memiliki pijakan setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama DPRD setempat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan ini ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang digelar pada Rabu (12/8/2026). Dokumen KUA-PPAS tersebut menjadi tonggak krusial sebagai landasan utama sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 dilakukan secara mendalam.
Dalam proyeksi anggaran tahun 2027, pemerintah daerah mengonfirmasi adanya kenaikan pada sektor pendapatan. Anggaran yang telah disusun ini diproyeksikan untuk menggenjot pembangunan fisik serta memicu percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:FIFA Registration Ban Resmi Dicabut Permanen, Persib Fokus Bursa Transfer dan Musim 2026/2027Pasar Tani Kabupaten Cirebon: Strategi Pemasaran Produk KWT hingga Penanganan Kekeringan
Perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan, S.T., menegaskan bahwa fokus utama dalam postur anggaran 2027 adalah penguatan sektor infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekosistem hilirisasi yang menyasar sektor-sektor unggulan daerah.
“KUA-PPAS ini memuat gambaran kerangka ekonomi makro daerah tahun 2027 serta asumsi dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Arah kebijakan ini kami dorong agar tidak hanya mempercepat akselerasi pembangunan, tetapi juga mampu memberikan dampak riil bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Opang tersebut.
Lebih lanjut, Sofwan menjelaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menetapkan KUA-PPAS ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
Di sisi lain, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah. Ia menginstruksikan agar APBD 2027 dirancang secara lebih cermat agar benar-benar mampu menyentuh kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memaksimalkan potensi daerah. Fokus pada infrastruktur diharapkan menjadi stimulus yang efektif untuk menarik investasi dan meningkatkan aksesibilitas mobilitas warga.
“Melalui kesepakatan ini, kita berkomitmen agar APBD Tahun Anggaran 2027 mampu menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” ujar Imron dalam sambutannya.
Dengan telah ditetapkannya kesepakatan ini, pemerintah daerah kini memiliki landasan hukum yang kokoh untuk segera menyusun nota keuangan dan melakukan pembahasan mendalam terkait APBD 2027. Sinergi antara eksekutif dan legislatif yang terbangun diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.