CIREBON – Sektor pendidikan dasar di Kabupaten Cirebon mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Sebanyak 82 Sekolah Dasar (SD) secara resmi ditetapkan sebagai penerima intervensi khusus untuk program rehabilitasi infrastruktur, dengan fokus utama penyelesaian renovasi gedung sekolah yang mengalami kerusakan kategori berat guna menjamin keselamatan serta kenyamanan proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti MEd mengatakan, revitalisasi sekolah dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan masing-masing sekolah.
“Untuk tahun 2026 terdapat 82 SD yang kita intervensi, baik melalui APBN, APBD 1 maupun APBD 2,” kata Abdul Mu’ti saat meninjau pembangunan SDN 1 Kedungjaya.
Baca Juga:Polisi Dalami Kasus Tewasnya Istri Dokter di Babakan dengan Scientific InvestigationPolda Jabar dan Mabes Polri Intensifkan Penyelidikan Kematian Istri Dokter, Pemdes Imbau Warga Tidak Spekulasi
Langkah sigap ini diambil sebagai respons cepat terhadap kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai sudah mendesak untuk segera diperbaiki. Kerusakan infrastruktur sekolah, mulai dari atap lapuk, dinding retak, hingga ancaman ambruknya ruang kelas, selama ini kerap menghantui para siswa serta guru. Melalui alokasi intervensi anggaran ini, pemerintah berkomitmen untuk memitigasi risiko kecelakaan sekaligus memulihkan kualitas sarana penunjang pendidikan yang layak di tingkat dasar.
Menurutnya, sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi salah satu prioritas dalam pemberian alokasi pembangunan dan perbaikan pada tahun anggaran 2026.
“Pembangunannya bertahap dan kita prioritaskan sekolah yang rusak berat yang bisa kita berikan alokasi untuk tahun 2026,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan terkait bersama pihak berwenang menegaskan bahwa penentuan 82 titik sekolah penerima bantuan ini telah melalui proses verifikasi dan asesmen ketat di lapangan. Validasi data dilakukan secara transparan agar alokasi dana rehabilitasi benar-benar menyasar sekolah-sekolah yang berada dalam tingkat urgensi tertinggi. Pendekatan berbasis skala prioritas ini memastikan bahwa tidak ada lagi siswa yang harus menimba ilmu di bawah bayang-bayang ancaman bangunan sekolah rusak.
Selain memantau pembenahan infrastruktur fisik, Abdul Mu’ti turut menyambangi langsung jalannya uji petik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. Berdasarkan peninjauan mendalam di lapangan, ia memastikan bahwa distribusi serta penyajian menu MBG bagi para siswa telah berjalan secara optimal dan lancar.