CIREBON — Lonjakan volume kendaraan di kawasan industri Cirebon Timur yang menghubungkan koridor Ciledug, Pabuaran, dan Waled kian memicu penumpukan arus lalu lintas pada jam-jam sibuk. Menyikapi simpul kemacetan yang kerap melumpuhkan mobilitas warga dan pekerja tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Dara Darmanto, mendesak langkah terobosan jangka pendek hingga panjang, mulai dari penyediaan transportasi massal karyawan hingga pembangunan jalan layang (flyover).
Menurutnya, kondisi kepadatan arus di jalur utama Cirebon Timur dipicu oleh tingginya pergerakan ribuan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, milik para pekerja pabrik yang melintas secara bersamaan saat jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini diperparah oleh penyempitan ruas jalan di beberapa titik serta keberadaan lintasan sebidang.
Anggota Legislatif dari PKS ini menilai penanganan lalu lintas di wilayah timur tidak lagi bisa diselesaikan sekadar dengan rekayasa jalan sementara. Diperlukan intervensi regulasi yang mewajibkan perusahaan-perusahaan skala besar di kawasan industri tersebut untuk menyediakan armada bus jemputan bagi para pegawainya demi mengurangi populasi kendaraan pribadi di jalan raya.
Baca Juga:Evaluasi Total BUMD Kota Cirebon: Pemkot Buka Opsi Restrukturisasi hingga Pembubaran Perusahaan 'Sakit'Diduga Sakit, Mahasiswi Asal Bangka Belitung Ditemukan Meninggal di Kamar Kos Cirebon
“Mobilitas ribuan pekerja secara bersamaan pada waktu yang terbatas menjadi penyumbang terbesar kemacetan di Cirebon Timur. Solusi konkret yang harus segera direalisasikan adalah mendorong kawasan industri dan pabrik untuk menyediakan bus khusus karyawan, sehingga tekanan volume kendaraan di jalan arteri dapat ditekan secara signifikan,” ujar Dara.
Selain intervensi moda transportasi karyawan, anggota DPRD Kabupaten Cirebon ini juga mengusulkan percepatan infrastruktur fisik berupa pembangunan flyover di titik-titik rawan kemacetan. Pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama instansi terkait untuk segera merumuskan kajian teknis dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat guna pengalokasian anggaran konstruksi.
“Penyelesaian jangka panjang mensyaratkan adanya modernisasi struktur jalan. Usulan perancangan flyover ini menjadi prioritas agar aksesibilitas logistik industri maupun aktivitas harian masyarakat Cirebon Timur dapat berjalan berdampingan tanpa saling mengorbankan kelancaran lalu lintas,” tegasnya.
Melalui integrasi kebijakan transportasi karyawan dan peningkatan kapasitas jalan ini, DPRD berharap potensi kerugian ekonomi akibat hambatan lalu lintas di pusat pertumbuhan baru Kabupaten Cirebon tersebut dapat segera teratasi secara berkelanjutan. (rif/dbs)