BANDUNG —Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap mengambil langkah drastis dalam penataan birokrasi pemerintahan. Mulai anggaran tahun 2027, Pemprov Jabar dipastikan akan melebur dan merampingkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendongkrak efisiensi belanja serta memperluas alokasi dana pembangunan bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengungkapkan, kebijakan peleburan ini menyasar instansi-instansi yang memiliki rumpun fungsi dan urusan yang dapat digabungkan. Langkah penyederhanaan tersebut dirancang agar struktur pemerintahan menjadi lebih lincah tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” ujar KDM, Jumat (10/9/2026).
Berdasarkan rencana yang ditetapkan, gelombang peleburan ini akan menggabungkan beberapa instansi strategis. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) rencananya akan disatukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D). Sektor lingkungan hidup juga akan digabungkan dengan unsur tata ruang, sementara urusan koperasi, perindustrian, dan perdagangan akan dilebur ke dalam satu atap organisasi.
Baca Juga:Gempa M 5,9 Guncang Kepulauan Seribu: Perjalanan KRL Jabodetabek Dihentikan SementaraBirokrasi Ruwet, Investor Asing Mundur dari Proyek Sampah Jadi Energi di Cirebon
Penataan serupa juga menyasar rumpun pelayanan masyarakat dan infrastruktur. Urusan keluarga berencana serta perlindungan ibu dan anak akan disatukan dengan bidang kependudukan. Di sektor teknis, pengelolaan sumber daya udara (PSDA) dipadukan dengan sektor keciptakaryaan, serta urusan pariwisata yang akan terintegrasi dengan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
KDM menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya memangkas jumlah lembaga semata. Transformasi nomenklatur tersebut diyakini mampu menekan pos-pos biaya operasional rutin yang selama ini menyedot anggaran besar, seperti biaya pemeliharaan kantor, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Kantor, perjalanan dinas, ATK, macam-macamlah. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan,” tegasnya.
Melalui efisiensi biaya rutin tersebut, KDM memastikan porsi anggaran daerah ke depannya akan dialirkan secara masif ke sektor-sektor esensial yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Kendati demikian, ketika disinggung mengenai kepastian nasib para pejabat eselon II atau kepala dinas yang terdampak oleh perampingan struktur ini, KDM menyatakan bahwa meskipun masih akan membahas hal tersebut lebih lanjut pada kesempatan berbeda. “Ya nanti kita bicarakan,” ucapnya singkat.