KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon resmi menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam rencana strategis tersebut, pembangunan daerah akan difokuskan pada penguatan infrastruktur serta pemantapan ekosistem hilirisasi pada sektor-sektor unggulan demi memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan pembangunan ini dipaparkan langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Penyampaian nota penting tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang berlangsung di Ruang Abimata DPRD setempat pada Senin (13/7/2026).
Dalam pidatonya, Bupati Imron menjelaskan bahwa tema pembangunan yang diusung untuk tahun 2027 merupakan langkah berkesinambungan dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029. Pemkab Cirebon berkomitmen menyeimbangkan pembangunan fisik dengan penguatan tata kelola pemerintahan melalui inovasi pelayanan publik.
Baca Juga:Pesta Demokrasi Bekasi: 154 Desa Bersiap Gelar Pilkades Serentak 20 September 2026Jalan Rusak di Cirebon Timur Belum Tertangani, DPRD Berjanji Kawal Ketat Aspirasi Warga
“Pada tahun anggaran 2027, kami meletakkan fokus utama pembangunan pada penguatan fondasi infrastruktur wilayah dan pengembangan ekosistem hilirisasi terhadap potensi sektor-sektor unggulan daerah. Langkah ini krusial untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memastikan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Imron di hadapan para anggota legislatif.
Ia menambahkan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur tetap menjadi pilar utama intervensi pemerintah daerah. Ketersediaan infrastruktur yang mantap diyakini akan menjadi stimulus positif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memangkas biaya logistik, dan membuka interkoneksi ekonomi baru di Kabupaten Cirebon.
Lebih lanjut, Bupati merinci tujuh prioritas pembangunan yang akan menjadi kompas kerja pemerintah pada tahun 2027. Ketujuh program strategis tersebut meliputi penguatan kehidupan beragama dan ketertiban masyarakat, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, peningkatan mutu pendidikan dan akses kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, hilirisasi sektor unggulan daerah, akselerasi pembangunan infrastruktur, serta transformasi peningkatan mutu pelayanan publik.
Terkait aspek pembiayaan, Imron menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 diproyeksikan secara logis dan rasional. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga ketat prinsip kehati-hatian (prudential budgeting) dengan menyesuaikan postur belanja agar tidak melebihi proyeksi riil pendapatan dan kemampuan pembiayaan daerah.