BANDUNG — Di tengah masifnya arus informasi publik yang kian tanpa batas, eksistensi media massa dituntut untuk terus memegang teguh komitmen objektivitas. Penegasan tersebut mengemuka tatkala Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat resmi dilantik untuk masa bakti 2026–2031. Prosesi pelantikan sakral ini diselenggarakan di Gedung Merdeka, Kota Bandung, pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang hadir dalam kesempatan tersebut memberikan perhatian khusus terhadap arah gerak dunia jurnalistik saat ini. Ia secara terbuka menyoroti pentingnya menjaga kemurnian fakta serta memperkuat fungsi kontrol sosial di tengah dinamika pemerintahan daerah.
Dedi memaparkan, pada era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang, masyarakat dihadapkan pada limpahan data dari berbagai macam saluran komunikasi. Kondisi ini justru meletakkan pundak para wartawan pada posisi yang semakin krusial, yakni sebagai penyaring kebenaran di tengah potensi simpang siurnya informasi.
Baca Juga:Polisi Amankan Tiga Terduga Pelaku Tawuran Berdarah di Losari CirebonKasus ISPA Melonjak 30 Persen di Kabupaten Cirebon, Ketersediaan Bed Rumah Sakit Menipis
Oleh karena itu, independensi pers menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apa pun. Menurutnya, seorang jurnalis harus senantiasa berpihak pada kebenaran objektif berdasarkan fakta lapangan yang riil tanpa ada muatan untuk melebih-lebihkan ataupun mengurangi substansi peristiwa.
”Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” tegas Dedi saat memberikan sambutannya.
Lebih lanjut, Dedi juga memandang bahwa pers yang profesional memegang peranan vital dalam merawat denyut nadi demokrasi. Media massa tidak hanya berfungsi sekadar menyampaikan warta, tetapi juga mengemban misi strategis sebagai penyeimbang dan pengawas (social control) terhadap jalannya roda pemerintahan.
Keberadaan fungsi kontrol tersebut dinilai sangat esensial agar setiap kebijakan maupun tindakan penyelenggara pemerintahan senantiasa berada dalam koridor transparansi serta berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya mekanisme checks and balances yang sehat antara pers dan pemerintah—khususnya di Jawa Barat—tata kelola birokrasi diyakini akan berjalan semakin akuntabel.
”Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jabar dan upaya melakukan checks and balances terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jabar dipimpin oleh saya,” pungkasnya. (red/dbs)