CIREBON — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon bersama pemerintah daerah akhirnya resmi menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Namun, di balik pengesahan struktur anggaran baru tersebut, legislatif melayangkan catatan krusial dan menyoroti ihwal sisa waktu pelaksanaan program yang dinilai sangat terbatas.
Berdasarkan kesepakatan dalam rapat paripurna, total anggaran perubahan APBD Kabupaten Cirebon 2026 ditetapkan sebesar Rp4,315 triliun. Angka ini mengalami rasionalisasi atau penurunan sekitar Rp29,52 miliar jika dibandingkan dengan pagu APBD murni sebelum perubahan yang mencapai Rp4,344 triliun.
Secara rinci, pos Pendapatan Daerah usai perubahan dipatok pada angka Rp4,243 triliun atau berkurang sekitar Rp11,125 miliar. Sementara itu, pos Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp4,315 triliun, yang juga mengalami koreksi turun sekitar Rp26,523 miliar dari alokasi sebelumnya.
Baca Juga:Cegah Risiko Penyakit Berbahaya, Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tegaskan Pentingnya Imunisasi Tepat UsiaPengurus INAKI Jawa Barat Periode 2026–2029 Resmi Dikukuhkan, Perkuat Profesionalisme Analis Kebijakan
Menanggapi dinamika fiskal tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setyawan, menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan waktu. Menurutnya, sisa waktu tahun anggaran yang kian menipis menuntut eksekutif untuk bergerak cepat agar anggaran yang tersedia dapat segera diserap secara optimal dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah kiranya dapat memanfaatkan waktu dan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya,” ujar Aan Setyawan saat menyampaikan laporan Banggar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon.
Aan menegaskan, alokasi anggaran yang tersisa harus difokuskan secara proporsional pada program-program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Beberapa sektor utama yang menjadi sorotan meliputi pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan guna mendongkrak perekonomian lokal, penguatan sektor lingkungan hidup, sektor pendidikan, serta peningkatan layanan kesehatan termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS).
Menyikapi sorotan tersebut, Bupati Cirebon H. Imron langsung menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera mempercepat penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Pihaknya meminta agar administrasi kas untuk setiap program dan kegiatan segera dirampungkan agar penyerapan anggaran dapat segera dieksekusi.
“Setiap program yang telah masuk dalam perubahan APBD diharapkan segera dilaksanakan sesuai kewenangan dan target yang telah ditetapkan,” tegas Imron.