Pengurus INAKI Jawa Barat Periode 2026–2029 Resmi Dikukuhkan, Perkuat Profesionalisme Analis Kebijakan

Pengurus INAKI Jawa Barat Periode 2026–2029 Resmi Dikukuhkan, Perkuat Profesionalisme Analis Kebijakan
INAKI Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode 2026–2029 resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, pada Rabu (30/9/2026).
0 Komentar

KOTA BANDUNG — Pengurus Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode 2026–2029 resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, pada Rabu (30/9/2026).

Kegiatan pengukuhan yang berlangsung di Aula Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran dan profesionalisme Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, M. Taufiq Budi Santoso, selaku Pembina INAKI Jawa Barat, serta Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) INAKI, Imam Gunarto. Turut hadir jajaran pengurus INAKI Jawa Barat, para Analis Kebijakan, serta unsur perguruan tinggi yang menjadi bagian dari jejaring dan Dewan Pakar INAKI Jawa Barat.

Baca Juga:Pemprov Jabar Raih Predikat Terbaik I dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2026Tawuran Dini Hari di Losari Cirebon, Pemuda Bacok-bacokan, Polisi Buru Tiga Pelaku

Pengukuhan Pengurus INAKI Jawa Barat Periode 2026–2029 diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kompetensi, profesionalisme, kualitas hasil kerja, jejaring profesi, serta pertukaran pengetahuan di antara para Analis Kebijakan.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menekankan pentingnya kepemimpinan dan sikap proaktif bagi para Analis Kebijakan di setiap jenjang. Menurutnya, meskipun berada dalam jabatan fungsional, Analis Kebijakan tetap perlu memiliki kapasitas kepemimpinan untuk mengaktualisasikan fungsi dan perannya secara optimal. Ia juga mendorong transformasi budaya kerja, dari sekadar berorientasi pada pelaksanaan tugas (human doing) menuju penguatan nilai dan kebermaknaan peran (human being), serta dari pola kerja berbasis tugas menuju berbasis peran. Herman berharap INAKI beserta seluruh keluarga besarnya dapat menunjukkan perkembangan dan progres kinerja yang semakin nyata. “Saya yakin bisa,” ujarnya.

Sebagai organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, INAKI memiliki peran dalam mendukung pengembangan kapasitas dan profesionalisme anggotanya. Penguatan tersebut menjadi semakin penting seiring dengan kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap analisis yang berkualitas sebagai salah satu dasar dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan.

Ketua INAKI Wilayah Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika menyampaikan harapan agar INAKI Jawa Barat ke depan dapat semakin mendorong pemanfaatan hasil analisis kebijakan sebagai _policy insights_ yang relevan dan bermanfaat dalam mendukung proses pengambilan keputusan serta peningkatan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah.

0 Komentar