SURABAYA – Kebijakan penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa liburan sekolah menimbulkan keresahan mendalam bagi para pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur. Pasalnya, mereka harus tetap memenuhi kewajiban finansial meskipun tidak ada pemasukan dari kegiatan produksi.
Para pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur mendesak pemerintah agar meninjau ulang kebijakan tersebut, mengingat besarnya nilai investasi yang telah mereka tanamkan demi kelancaran program nasional ini.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh, menegaskan bahwa kebijakan jeda operasional selama liburan sekolah perlu dikaji secara saksama agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang membebani pihak mitra.
Baca Juga:Festival Serabi Cirebon, Panggung Pelestarian Kuliner dan Penggerak Ekonomi RakyatSidak TPS Talun, Ketua DPRD Cirebon Dorong Solusi Jangka Panjang
“Sebagian besar mitra kami menggunakan dana pinjaman dari lembaga perbankan. Sementara kewajiban angsuran tidak mengenal istilah libur. Tagihan bank tetap harus dilunasi setiap bulan,” ujar Makhrus saat ditemui di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Menurut Makhrus, banyak mitra SPPG yang sudah menanamkan modal cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dapur, pengadaan peralatan masak, penyediaan armada distribusi, hingga pemenuhan standar operasional yang ketat dari pemerintah.
Selama masa penghentian layanan, seluruh aset dapur tetap wajib dirawat dan tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan komersial lain. Kondisi ini membuat para pengusaha terpaksa menanggung biaya operasional tetap tanpa adanya pendapatan, sehingga berpotensi merugikan kelangsungan usaha mereka.
Oleh karena itu, GAPEMBI Jatim berharap pemerintah tetap memberikan insentif pemeliharaan operasional SPPG meskipun program Makan Bergizi Gratis tengah diliburkan.
“Kami berharap ada kajian ulang. Fasilitas dapur tidak digunakan, tetapi perawatannya tetap berjalan. Dari sisi bisnis, tentu ada beban biaya yang terus mengalir,” jelas Makhrus.
Ia juga mengingatkan, minat investasi dari kalangan swasta di masa mendatang akan sulit tumbuh apabila skema kerja sama hanya mengandalkan motivasi sosial tanpa adanya jaminan kepastian dan keberlanjutan usaha.
“Program ini memang memiliki tujuan sosial yang luhur. Namun di sisi lain, mitra juga memiliki tanggung jawab finansial dari investasi yang telah dikeluarkan. Karena itu, kami berharap ada jalan keluar yang saling menguntungkan,” tuturnya.