JAKARTA — Langkah tegas diambil Presiden Prabowo Subianto dalam membenahkan tata kelola serta efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden memerintahkan jajaran menteri dan pimpinan BUMN raksasa—seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero)—untuk segera memangkas layer atau tingkatan anak, cucu, hingga unit usaha di bawahnya.
Instruksi khusus tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu malam (9/8/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa penataan ulang struktur ini bertujuan menghapus kerumitan birokrasi korporasi agar pengambilan keputusan di tubuh perusahaan plat merah dapat berjalan lebih cepat, lincah, dan efisien.
Baca Juga:Lepas Kontingen Jamnas XII 2026, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Titip Misi Kehormatan DaerahKDM dan Kapolda Jabar Musnahkan Barang Bukti Kejahatan, Termasuk Knalpot Brong dan Tramadol
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan pengurangan layer-layer serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, maupun BUMN lainnya. Pemangkasan ini ditujukan agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas meningkat, dan efisiensi di seluruh lini BUMN dapat terus terjaga,” tegas Seskab Teddy melalui keterangan tertulis Sekretariat Kabinet.
Fokus pada Akselerasi Keputusan dan Program Strategis
Melalui kebijakan penyederhanaan struktur korporasi tersebut, BUMN diharapkan tidak lagi terbebani oleh rantai birokrasi yang panjang dan berliku, terutama saat menghadapi persoalan yang krusial. Langkah efisiensi ini juga selaras dengan laporan Badan Pengelola Investasi Danantara yang mencatat perampingan telah menyasar 274 entitas anak usaha BUMN hingga akhir Juli 2026.
Selain agenda perampingan korporasi, rapat terbatas di Hambalang tersebut turut membahas progres program strategis nasional di sektor energi. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri melaporkan langsung perkembangan implementasi program mandatory Biodiesel 50 persen (B50) yang telah digulirkan sejak Juli 2026, serta kesiapan infrastruktur Pertamina dalam mendukung mandatori bioetanol pemerintah.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri sejujurnya pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, serta Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah. (red/dbs)