CIREBON – Di tengah tantangan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon mengambil sikap tegas. Lembaga legislatif tersebut mendorong agar alokasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 difokuskan secara ketat pada pemenuhan prioritas kebutuhan publik.
Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna yang mengagendakan penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, serta tanggapan dan jawaban Wali Kota Cirebon. Sidang penting tersebut dilangsungkan di ruang Griya Sawala, Gedung DPRD Kota Cirebon.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa dinamika pembahasan dalam pandangan umum fraksi-fraksi secara konsisten mencerminkan adanya pergeseran alokasi dana (budget shifting). Langkah ini terpaksa ditempuh untuk mengamankan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan mendesak masyarakat.
Baca Juga:Gara-gara Digunjing? Misteri Motif Penusukan Dua Perempuan di Cirebon Terkuak, Pelaku Terancam BuiBerangkat Cari Ikan, Nelayan Asal Cirebon Ditemukan Tak Bernyawa di Pesisir Kapetakan
“Artinya, kita sudah menggeser beberapa anggaran untuk hal-hal yang lebih penting demi kepentingan masyarakat,” ujar Andrie usai rapat paripurna.
Lebih lanjut, Andrie merinci bahwa salah satu fokus utama dalam penyesuaian anggaran ini adalah keberlanjutan program jaminan kesehatan, khususnya perlindungan Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan BPJS Kesehatan. Di tengah himpitan anggaran, DPRD bersikukuh agar cakupan layanan kesehatan dasar bagi warga Kota Cirebon tidak boleh dikompromikan dan harus tetap dipertahankan.
Selain jaminan kesehatan, legislator dan eksekutif juga menyelaraskan komitmen untuk merampungkan proyek infrastruktur strategis perkotaan. Peningkatan kualitas dan penyelesaian sejumlah ruas jalan menjadi target krusial yang ditargetkan tuntas sebelum penghujung tahun anggaran berjalan.
“Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota juga, beberapa ruas jalan harus selesai di akhir tahun ini. Jadi, kita utamakan kepentingan umum,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD Kota Cirebon turut memberikan catatan kritis terkait proyeksi pendapatan daerah yang menjadi motor penggerak belanja. Andrie menekankan pentingnya optimalisasi target pendapatan yang telah disepakati dalam APBD agar roda pembangunan tidak tersendat. Namun, jika di tengah jalan realisasi pendapatan meleset dari target, pemerintah daerah diwajibkan untuk bersikap realistis dengan melakukan rasionalisasi belanja.