“Kalau memang nanti tidak tercapai pendapatannya, otomatis kita harus memotong belanja. Belanja-belanja yang kita anggap bisa diundur, kita undur sampai tahun depan. Jangan sampai gagal bayar, intinya begitu,” tegas Andrie.
Menanggapi pandangan dan dorongan dari legislatif tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan bahwa realisasi dan proyeksi pendapatan daerah akan menjadi instrumen acuan utama dalam merumuskan struktur Perubahan APBD 2026. Pihaknya menyadari bahwa kalkulasi fiskal harus dilakukan secara cermat agar defisit anggaran dapat dihindari.
Sebagai strategi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Cirebon kini tengah menggenjot sektor pariwisata, perhotelan, dan dunia kuliner. Effendi menyebutkan bahwa pihaknya telah merancang sejumlah agenda serta penyelenggaraan iven-iven strategis hingga akhir tahun guna menarik arus kunjungan wisatawan dan mengoptimalkan sektor pajak daerah.
Baca Juga:Gara-gara Digunjing? Misteri Motif Penusukan Dua Perempuan di Cirebon Terkuak, Pelaku Terancam BuiBerangkat Cari Ikan, Nelayan Asal Cirebon Ditemukan Tak Bernyawa di Pesisir Kapetakan
“Ada beberapa iven yang saya hadirkan sampai dengan akhir tahun ini untuk peningkatan PAD restoran ataupun hotel. Ini juga upaya kita untuk meningkatkan PAD,” ungkap Effendi.
Tidak hanya mengandalkan geliat ekonomi lewat pariwisata dan penyelenggaraan iven, Pemkot Cirebon juga memperketat pengawasan dan penagihan terhadap potensi pajak yang selama ini masih tertunggak. Langkah intensif tersebut difokuskan kepada korporasi besar maupun para wajib pajak yang memiliki tanggapan kewajiban signifikan terhadap kas daerah.
Melalui sinergi antara optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja yang terarah ini, baik legislatif maupun eksekutif berharap stabilitas keuangan Kota Cirebon tetap terjaga, sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat secara tepat sasaran. (red/rls)