BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah progresif dalam menjawab persoalan infrastruktur dasar yang kerap terkendala geografis. Guna mempercepat pembangunan dan pemerataan perbaikan jalan hingga ke pelosok desa, Pemprov Jabar resmi mengoperasikan armada khusus berteknologi tinggi berupa Mobile Batching Plant.
Inovasi kendaraan pengolah beton bergerak ini dihadirkan untuk mendobrak hambatan logistik konvensional yang selama ini menyulitkan distribusi material cor ke wilayah-wilayah terpencil. Dengan armada tersebut, proses pencampuran material beton kini dapat dilakukan secara langsung di lokasi proyek desa yang memiliki akses jalan sempit atau jauh dari pabrik pengolahan beton (ready-mix) besar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kehadiran teknologi ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan pelayanan publik tidak terisolasi oleh jarak maupun keterbatasan infrastruktur wilayah.
Baca Juga:Tolak Eksploitasi Gunung Ciremai, Mahasiswa dan Warga Geruduk Pendopo KuninganSkandal di Balik Jeruji: Pesta Sabu dan Dugem Rutan Depok Seret Puluhan Napi dan Petugas
“Alat ini menjadi jawaban untuk wilayah-wilayah yang lokasinya terpencil atau memiliki akses jalan sempit yang tidak bisa dijangkau oleh stasiun pengolah beton besar. Pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh jarak,” tegas Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2026).
Dedi menjelaskan, luasnya bentang geografis Jawa Barat menuntut pemerintah daerah untuk bergerak taktis, instan, dan mandiri dalam mengeksekusi penanganan jalan rusak. Melalui distribusi armada Mobile Batching Plant yang dilakukan secara bertahap kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan, penataan infrastruktur kini diyakini mampu menjangkau akar rumput secara lebih merata.
Di sisi lain, mantan Bupati Purwakarta itu turut memberikan penekanan penting perihal transparansi dan sumber pendanaan pengadaan armada canggih tersebut. Ia memastikan secara tegas bahwa fasilitas penunjang pembangunan itu sama sekali bukan bersumber dari kantong pribadi, melainkan wujud nyata pengembalian hak masyarakat melalui optimalisasi pendapatan daerah.
“Mobil-mobilnya bukan dari saya, uangnya uang dari pajak rakyat Jabar yang dibayarkan melalui pajak kendaraan bermotor,” ungkap Dedi.
Ia menambahkan, filosofi pembangunan yang diusung Pemprov Jabar saat ini berfokus pada keseimbangan antara pembangunan pusat perkotaan dan penguatan kawasan perdesaan. Dengan mengusung prinsip “lembur diurus, kota ditata”, fasilitas umum di perkampungan dipandang sama krusialnya karena menjadi urat nadi perekonomian harian masyarakat.