KABUPATEN CIREBON – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon terus dikebut dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 20 Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Juni ini, progres fisik infrastruktur pendidikan yang digagas untuk menekan angka kemiskinan tersebut dilaporkan telah menyentuh angka 68 persen.
​Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengungkapkan bahwa penetapan target operasional ini merupakan hasil dari rangkaian rapat koordinasi intensif yang melibatkan pemerintah pusat serta berbagai instansi terkait.
​”Berdasarkan laporan dan informasi terbaru yang kami terima, progres fisik pembangunan saat ini sudah mencapai sekitar 68 persen. Kami optimistis dan menargetkan pada 20 Juli nanti, kegiatan belajar mengajar (KBM) sudah bisa dimulai secara perdana,” ujar Hafidz saat ditemui pada Senin (15/6/2026).
Baca Juga:Atasi Kuota Negeri, Pemprov Jabar Gandeng 700 Sekolah Swasta dan Gratiskan Biaya Lewat Beasiswa PancawaluyaHUT ke-599 Kota Cirebon: Usung Tema 'Manunggal Winangun Caruban', Wali Kota Ajak Warga Bersatu Bangun Daerah
​Kendati demikian, Hafidz meluruskan bahwa otoritas penuh terkait pengerjaan fisik bangunan berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU). Dalam proyek ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon bertindak sebagai pendukung teknis demi kelancaran eksekusi program di lapangan.
​”Mengenai rincian detail pembangunan mutakhir serta fasilitas sarana-prasarana apa saja yang masih dalam proses penyelesaian, kami masih menunggu pembaruan informasi lebih lanjut. Sejauh ini, data yang kami pegang sepenuhnya mengacu pada laporan resmi dari Kemen-PU,” imbuhnya.
​Siapkan Kuota 270 Siswa Sistem Berasrama
Di sisi lain, Dinas Sosial memastikan bahwa persiapan dari sektor kepesertaan didik berjalan paralel dengan pembangunan fisik. Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon dijadwalkan akan menampung sebanyak 270 siswa pada tahun ajaran pertama ini, yang dibagi secara merata ke dalam tiga jenjang pendidikan.
​Adapun rincian kuota tersebut terdiri atas:
• ​90 siswa untuk Sekolah Rakyat Dasar (SRD),​• 90 siswa untuk Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan​• 90 siswa untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).
“Masing-masing jenjang pendidikan akan dibagi ke dalam tiga rombongan belajar (rombel), dengan kapasitas maksimal 30 siswa per kelas. Untuk memaksimalkan proses pembinaan dan pendidikan, sistem yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat ini adalah sistem berasrama (boarding school),” kata Hafidz menjelaskan.
​Prioritas bagi Keluarga Miskin Ekstrem
Hafidz menegaskan, hak akses pendidikan di Sekolah Rakyat ini memiliki kriteria seleksi yang sangat ketat dan tepat sasaran. Seluruh calon peserta didik diwajibkan berdomisili di wilayah Kabupaten Cirebon serta wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan prioritas utama kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem.