​Saat ini, proses penjangkauan (assessment) calon siswa di lapangan tengah masif dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Fokus utama penyisiran tertuju pada keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 pada DTKS.
​”Petugas lapangan dari Kemensos terus bergerak melakukan penjangkauan. Kita ingin memastikan bahwa intervensi pendidikan ini benar-benar diterima oleh anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan,” tuturnya.
​Melalui program lintas kementerian ini, pemerintah berharap kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar memperluas akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui jalur edukasi.
Baca Juga:Atasi Kuota Negeri, Pemprov Jabar Gandeng 700 Sekolah Swasta dan Gratiskan Biaya Lewat Beasiswa PancawaluyaHUT ke-599 Kota Cirebon: Usung Tema 'Manunggal Winangun Caruban', Wali Kota Ajak Warga Bersatu Bangun Daerah
​”Target dari Kementerian Sosial sudah sangat jelas dan tegas. Pada 20 Juli 2026, seluruh aktivitas operasional dan kegiatan belajar mengajar harus sudah berjalan. Kita ingin melihat anak-anak ini sudah mulai bersekolah dan menata masa depan mereka di Sekolah Rakyat,” pungkas Hafidz. (rif/dbs)