CIREBON — Langkah strategis guna mendongkrak kinerja BUMD dan memacu pendapatan daerah resmi bergulir. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, melantik jajaran direksi serta Dewan Pengawas (Dewas) baru untuk tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon dalam sebuah upacara resmi di Kota Cirebon pada Jumat (31/7/2026).
Langkah bongkar pasang pimpinan di tubuh BUMD ini diproyeksikan sebagai momentum transformasi besar-besaran. Tiga entitas bisnis milik daerah yang kini resmi dinakhodai kepengurusan baru tersebut yakni Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon, serta Perumda Farmasi Ciremai.
Memasuki babak baru kepemimpinan, para pejabat BUMD yang baru dilantik tersebut tak diberi waktu bersantai. Wali Kota Cirebon langsung memberikan tenggat dan beban target berat. Mereka dituntut bergerak cepat membenahi berbagai persoalan internal sekaligus mampu menciptakan terobosan bisnis yang dapat secara signifikan menyuntikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.
Baca Juga:Kebutuhan Air Bersih Diduga Dimanfaatkan, Tiga Pejabat Perumda Tirta Bhagasasi Terseret Kasus KorupsiPucuk Pimpinan Polres Cirebon Kota Berganti, AKBP Bimantoro Kurniawan Perkuat Layanan Publik Berbasis Presisi
Effendi Edo menegaskan, seluruh proses penjaringan hingga penetapan jabatan direksi dan dewan pengawas pada ketiga BUMD telah diselenggarakan secara terbuka, ketat, dan akuntabel sesuai payung hukum yang berlaku.
“Seluruh proses sudah berjalan sesuai aturan sejak awal. Mulai dari seleksi, penyaringan, hingga penetapan. Alhamdulillah hari ini direksi dan dewan pengawas tiga BUMD resmi dilantik,” ujar Effendi Edo dalam keterangannya usai prosesi pelantikan, Jumat (31/7/2026).
Pemerintah Kota Cirebon menaruh harapan besar agar penyegaran struktur ini tidak sebatas pemenuhan urusan administratif semata. Lebih dari itu, kepengurusan baru diharapkan mampu membawa angin segar terhadap perbaikan manajemen serta profesionalisme entitas bisnis plat merah milik Kota Udang tersebut.
Menurut Edo, sejumlah “pekerjaan rumah” (PR) klasik seperti efisiensi operasional, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), hingga peningkatan mutu pelayanan publik harus diselesaikan tanpa menunda waktu.
“Kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar untuk membenahi tata kelola perusahaan daerah. Sinergi antara direksi dan dewan pengawas menjadi kunci utama agar perusahaan daerah mampu tumbuh secara sehat dan berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya,” tegasnya.