JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan prospek optimistis terkait dampak kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kondisi geopolitik yang mereda di Timur Tengah berpotensi menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas nasional.
Keyakinan ini muncul seiring dengan prediksi penurunan beban subsidi energi yang sebelumnya membengkak akibat gejolak harga minyak dunia selama konflik berlangsung. Purbaya menyebutkan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan sebagai antisipasi lonjakan subsidi kini dapat dievaluasi kembali untuk kebutuhan lain yang lebih strategis.
Mengutip pernyataan Menkeu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/6), beliau menjelaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan kajian mendalam atas kondisi APBN pasca-kesepakatan damai tersebut. Otoritas fiskal berencana melakukan penyesuaian (adjustment) terhadap postur anggaran yang sebelumnya telah direfocusing dan diprioritaskan.
Baca Juga:Dobrak Tradisi, Gubernur Dedi Mulyadi Lantik 720 ASN Jabar di Lapangan Desa Terpencil BogorBuka Danseskoad Cup 2026, Wagub Erwan Setiawan Optimistis Lahirkan Bibit Unggul Sepak Bola Jawa Barat
“Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga akan jauh berkurang. Ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden. Jadi kita lihat seperti apa dan baru kita adjust,” ujar Purbaya dengan santai sambil berjoget kecil di dalam kendaraannya.
Kesepakatan damai yang diumumkan secara mengejutkan oleh Presiden AS Donald Trump melalui platform Truth Social pada Minggu (14/6) ini menjadi angin segar bagi perekonomian global. Pengumuman yang menyatakan pencabutan blokade AS terhadap Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz secara gratis (toll-free) ini langsung disambut positif oleh pasar keuangan dunia. Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan tajam; Brent crude turun lebih dari 4% ke kisaran US$83 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) merosot hampir 5%. Analis dari Rystad Energy, Claudio Galimberti, menilai kesepakatan ini sebagai hasil yang paling memungkinkan (most workable outcome) bagi semua pihak, meskipun ia mengingatkan bahwa implementasi di lapangan masih menyimpan risiko.
Data APBN per 31 Mei 2026 menunjukkan bahwa beban subsidi dan kompensasi energi telah mencapai angka fantastis, yaitu Rp203,7 triliun. Realisasi ini melonjak 208,2% secara tahunan (year-on-year/yoy) akibat kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) dari asumsi awal US$70 per barel menjadi US$91,9 per barel, yang diperparah oleh depresiasi nilai tukar rupiah.