KABUPATEN BOGOR – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pprov Jabar) membuat terobosan tidak biasa dalam prosesi birokrasi. Sebanyak 720 Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi penerimaan tahun 2024 resmi diangkat dan diambil sumpah jabatannya di tengah lapangan sepak bola Desa Sukawangi, sebuah wilayah pedesaan terpencil di pelosok Kabupaten Bogor, pada Senin (15/6/2026). Langkah antimainstream ini sengaja diambil untuk mereorientasi mentalitas pelayan publik agar peka terhadap kondisi riil masyarakat bawah.
Prosesi sakral pengangkatan ratusan abdi negara baru ini payungi hukum oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor KEP.259-KPG.02-PPIK-2026 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, yang telah ditetapkan di Bandung pada 13 April 2026 lalu.
Dalam amanatnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa pemilihan lokasi di lapangan terbuka pedesaan merupakan simbolisasi kuat untuk mengingatkan kembali fungsi hakiki ASN. KDM mengingatkan bahwa tugas ASN adalah melayani seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar duduk di balik meja fasilitas perkotaan, melainkan harus menyentuh hingga ke pelosok desa tertinggal.
Baca Juga:Buka Danseskoad Cup 2026, Wagub Erwan Setiawan Optimistis Lahirkan Bibit Unggul Sepak Bola Jawa BaratWagub Erwan Dorong Pelaku Jasa Konstruksi Semakin Profesional dan Berorientasi Kualitas Pekerjaan
“Kenapa saya mengajak pelantikan di sini? Pertama, pemahaman tentang Jawa Barat jangan hanya seputar Gedung Sate semata, karena wilayah Jabar ini sangat luas. Yang kedua, agar para ASN baru ini mengerti betul tentang potensi sekaligus tata letak geografis wilayah Jabar yang sesungguhnya,” tegas KDM di hadapan ratusan ASN yang berbaris di lapangan terbuka.
Lebih lanjut, KDM memaparkan nilai historis wilayah tersebut yang dahulu berada dekat dengan Pakuan Pajajaran, Ibu Kota Kerajaan Sunda. Wilayah yang dikelilingi bentang pegunungan indah ini dinilai memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Oleh karena itu, Pemprov Jabar berkomitmen membangun infrastruktur jalan yang mantap untuk mengoneksikan poros Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat, hingga Cianjur guna mendongkrak ekonomi lokal.
Kendati demikian, KDM juga memberikan proteksi bagi warga lokal agar tidak menjual tanah mereka kepada pihak luar demi menjaga kelestarian alam dari gempuran perumahan mewah. Ia berharap momentum ini melahirkan kesadaran kolektif di tubuh birokrasi Jabar untuk menyongsong era baru pelayanan cepat. KDM menegaskan, ke depan tidak boleh lagi ada fasilitas dasar seperti sekolah atau puskesmas yang rusak di pedesaan, dan pajak yang dipungut dari rakyat harus dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pembangunan nyata.