Kendati demikian, Yuke memberikan catatan evaluasi bahwa belum seluruh entitas koperasi di tiga wilayah prioritas tersebut memiliki infrastruktur fisik yang siap pakai. Sebagai contoh empiris, dari total 442 unit koperasi yang direncanakan di Kabupaten Garut, baru sekitar 34 unit bangunan yang berdiri kokoh dan siap beroperasi, sementara 181 unit lainnya masih berada dalam pengawasan pengerjaan konstruksi.
Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Cirebon. Dari target 424 unit koperasi, baru 50 unit yang pembangunannya dinyatakan selesai secara paripurna, sedangkan 279 unit sisanya masih dalam tahap pengerjaan fisik terstruktur. Guna mengatasi sumbatan tersebut, Pemprov Jabar melancarkan strategi simultan berupa percepatan pembangunan fisik yang berjalan beriringan dengan simplifikasi pengurusan legalitas perizinan usaha.
“Kami menerapkan kebijakan paralel di mana proses perizinan diakselerasikan bersamaan dengan pembangunan fisik di lapangan. Kendati tugas kami sangat menantang, pengajuan legalitas formal ini tetap harus melalui Agrinas untuk proses izin prinsip, sebelum nantinya diteruskan oleh pemerintah kabupaten dan kota demi legalitas operasional yang sah,” urai Yuke secara komprehensif.
Baca Juga:Draf RUU Polri Izinkan Polisi Aktif Jabat Pos Sipil, Tabrak Putusan MKKPK Resmi Lelang Belasan Rumah Mewah Milik Eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai lokasi Koperasi Merah Putih yang berdekatan dengan jaringan minimarket modern maupun toko kelontong milik warga, Yuke dengan tegas menepis isu persaingan tidak sehat. Ia menggarisbawahi bahwa filosofi dasar pendirian koperasi ini murni bertindak sebagai agregator ekonomi rakyat yang menyediakan komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau.
Yuke menekankan bahwa diversifikasi produk yang dijajakan di Koperasi Merah Putih dipastikan lebih terbatas dan tersegmentasi jika disandingkan dengan ritel modern. Koperasi difokuskan untuk menjaga stabilitas pasokan barang-barang strategis pedesaan seperti sembako, pupuk bersubsidi, gas LPG, serta kebutuhan dasar vital lainnya, berbeda dengan ketersediaan barang di minimarket yang jauh lebih variatif.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan komitmen penuh jajaran eksekutif daerah untuk menuntaskan seluruh instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan ekonomi desa melalui koperasi ini sebelum tenggat waktu Juli 2026 berakhir. Ia berharap KDKMP mampu menjelma sebagai epicenter pelayanan logistik dan pangan di tingkat paling bawah.