BANDUNG — Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) bersiap meluncurkan tindakan penyuluhan dan penertiban lalu lintas skala besar melalui “Operasi Patuh Lodaya 2026”. Operasi yang akan berlangsung selama dua pekan penuh ini dijadwalkan secara serentak di seluruh wilayah hukum Jawa Barat mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 mendatang, dengan fokus utama pada optimalisasi penegakan hukum digital.
Mengusung tema besar “Optimalisasi Transformasi Penegakan Hukum Secara Elektronik”, korps kepolisian berupaya memaksimalkan pemanfaatan teknologi modern. Langkah ini diambil guna memperkuat kesadaran berkendara sekaligus memperbarui sistem pengawasan konvensional menuju digitalisasi yang lebih terintegrasi.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Raydian Kokrosono, mengungkapkan bahwa seiring perkembangan kemajuan teknologi dan tuntutan modernisasi pelayanan publik, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus dituntut untuk meningkatkan profesionalisme. Salah satu instrumen utamanya adalah memperluas implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Baca Juga:Suntikan Kepercayaan Investor, Pemprov Jabar dan PT PII Teken Penjaminan Proyek Raksasa TPPASR Legok NangkaDisbudpar Kabupaten Cirebon Pacu Penetapan Cagar Budaya demi Lindungi Aset Sejarah
“Kehadiran teknologi ETLE ini menjadi langkah taktis dan strategis kami dalam menciptakan penegakan hukum yang jauh lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Di sisi lain, sistem elektronik ini secara efektif meminimalisir interaksi langsung antara petugas lapangan dan masyarakat, sehingga potensi gesekan dapat ditekan sekecil mungkin,” ujar Kombes Pol Raydian Kokrosono saat memberikan keterangan resmi di Bandung, Sabtu (6/6/2026).
Raydian menambahkan, melalui mekanisme pengawasan berbasis kecerdasan buatan dan kamera pengawas canggih ini, kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat diharapkan dapat meningkat secara optimal. Pola penindakan otomatis ini dinilai mampu mereduksi celah pelanggaran maupun penyimpangan prosedur di jalan raya, yang pada akhirnya akan mendongkrak kembali kepercayaan publik terhadap performa Korps Bhayangkara, khususnya pada fungsi lalu lintas.
Kendati demikian, pihak kepolisian tidak menampik bahwa dalam implementasi teknis di lapangan masih kerap ditemukan kendala infrastruktur maupun geografis. Oleh sebab itu, momentum Operasi Patuh Lodaya tahun ini dimanfaatkan sebagai batu loncatan akselerasi dan transformasi sistem penegakan hukum lalu lintas secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Raydian menjelaskan bahwa operasi ini pada hakikatnya merupakan representasi dari operasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di bidang lalu lintas. Pelaksanaan di lapangan akan mengedepankan pendekatan yang edukatif, persuasif, serta humanis, dengan dukungan penuh dari sistem penegakan hukum (gakkum) elektronik maupun sanksi teguran tertulis.