​Sinergi Hexahelix dan Tantangan Global
Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Kementerian HAM RI Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Martinus Gabriel Goa, memberikan apresiasi atas langkah progresif Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa perlindungan HAM bagi kelompok rentan merupakan prioritas nasional yang tidak bisa ditawar.
​Menurut Martinus, tren TPPO saat ini telah berkembang menjadi ancaman transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus melibatkan skema hexahelix—kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, perwakilan RI di luar negeri, akademisi, media, hingga masyarakat sipil.
​”Kasus TPPO kini bukan lagi isu domestik, tapi sudah lintas negara. Perwakilan Indonesia di luar negeri harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan pekerja migran kita. Selain itu, kami juga merangkul lembaga keagamaan dan pegiat HAM untuk memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan di akar rumput,” tegas Martinus.
Baca Juga:Terjebak Iming-Iming Lolos Seleksi Sepak Bola, Dua Remaja Lampung Dicabuli Sopir Travel di CirebonMay Day di Monas: Prabowo Janjikan 1 Juta Rumah dan Kota Baru Fasilitas Lengkap untuk Buruh
​Ia pun membandingkan sistem perlindungan pekerja migran Indonesia dengan Filipina, yang dinilai lebih unggul dalam tata kelola penempatan tenaga kerja. Ke depan, Indonesia diharapkan mampu mengadopsi sistem yang lebih kuat agar tenaga kerja Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki daya saing tinggi.
​”Negara bertanggung jawab penuh atas pemenuhan HAM, namun dukungan semua pihak sangat dibutuhkan. Kami ingin para penyintas ini tidak hanya pulih, tetapi bertransformasi menjadi promotor atau agen pencegahan di lingkungan mereka. Mereka adalah saksi hidup yang bisa mencegah orang lain jatuh ke lubang yang sama,” pungkasnya. (rif/dbs)