JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya memberikan penjelasan terkait pernyataannya yang sempat mencuat soal kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dadan, angka tersebut hanyalah simulasi atau skenario perhitungan belaka, bukan kondisi riil yang terjadi setiap hari.
Dadan mengungkapkan bahwa perhitungan itu didasarkan pada asumsi ketika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan memasak menu yang berbahan dasar daging sapi. “Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG dikalikan satu ekor sapi,” ujar Dadan dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam sekali proses memasak, satu SPPG membutuhkan daging sapi sekitar 350 hingga 382 kilogram. Jumlah tersebut setara dengan satu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan dagingnya saja. “Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” tambah Dadan.
Baca Juga:Sengketa Lahan Memanas, TNI Cabut Plang Klaim Warga di Sunyaragi Kota CirebonDPRD Kabupaten Cirebon Beri Catatan Kritis LKPJ Bupati 2025: Soroti Target Pendapatan dan Belanja Pegawai
Meskipun demikian, Dadan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Langkah ini diambil untuk mencegah lonjakan permintaan bahan pangan yang dapat berimbas pada kenaikan harga di pasaran. Ia pun menceritakan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Ketika itu, menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat. “Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” jelasnya.
Dari pengalaman tersebut, BGN memilih pendekatan yang lebih fleksibel dalam menyusun menu MBG. Setiap daerah diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan dengan potensi sumber daya lokal serta preferensi masyarakat setempat. “Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” imbuh Dadan.