KABUPATEN CIREBON — Krisis persampahan di Kabupaten Cirebon kian mengkhawatirkan dan mencapai titik nadir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon secara resmi menyatakan status darurat sampah menyusul volume harian yang tidak terkelola mencapai 873 ton setiap hari. Ironisnya, di tengah tumpukan limbah yang menggunung di berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS), bahu jalan, hingga area perlintasan rel kereta api, beban penanganan kini justru dilimpahkan ke tingkat desa tanpa kepastian fasilitas pendukung yang memadai.
Berdasarkan data dan investigasi lapangan, jurang pemisah (gap) antara kapasitas produksi sampah harian dengan kemampuan armada angkut milik pemerintah daerah menjadi akar masalah utama. Bupati Cirebon, H. Imron, secara terbuka mengakui adanya ketimpangan masif tersebut. Keterbatasan sarana prasarana penunjang, khususnya armada truk pengangkut serta alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), membuat rantai distribusi pengolahan sampah lumpuh di lini hilir.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Wahyudi, merinci bahwa saat ini instansinya hanya mengandalkan total 43 unit kendaraan operasional yang terdiri dari dump truck dan armroll untuk melayani cakupan wilayah yang membentang di 22 kecamatan.
Baca Juga:Angka Pelanggaran Anjlok 55%, Polres Brebes Beri 'Reward' Cokelat untuk Pengendara TertibKonspirasi di Balik Istana Terbongkar: KSP dan Dua Jenderal Polri Dalangi Penyadapan Ilegal Selama Setahun
“Berarti idealnya ya kita butuh 66 armada,” ujar Wahyudi blak-blakan mengenai defisit armada yang mencapai sepertiga dari kebutuhan riil.
Tidak hanya kekurangan jumlah armada, kondisi fisik kontainer penampung sampah banyak yang telah mengalami kerusakan parah dan berlubang, sehingga mendesak untuk segera diremajakan.
Kondisi Kritis di TPA dan Ancaman Pencemaran Lingkungan
Dampak dari krisis armada ini berimbas langsung pada operasional TPA utama, seperti TPA Gunung Santri di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, serta TPA Kubangdeleg di Kecamatan Karangwareng. Di lokasi tersebut, operasional harian terpantau lumpuh parsial akibat minimnya alat berat. Dari tiga unit ekskavator yang tersedia, hanya satu unit yang berfungsi optimal, sementara dua unit lainnya mengalami rusak berat.
Praktik pembuangan di kedua TPA tersebut pun masih menggunakan sistem konvensional berupa penimbunan terbuka (open dumping).
“Ya untuk sementara kita masih open dumping,” kata Wahyudi.
Lebih lanjut, ia tidak menampik risiko ekologis yang ditimbulkan. Air lindi (leachate) dari gunungan sampah kerap meluber dan mengalir langsung ke aliran sungai yang berbatasan dengan lahan pertanian warga, terutama ketika intensitas hujan meningkat, disertai aroma menyengat yang mencemari udara sekitar.