CIREBON — Ketegangan antara legislatif dan massa mahasiswa di Kabupaten Cirebon mulai menemui titik terang. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, akhirnya menerima dan siap menindaklanjuti tiga tuntutan utama yang dilayangkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon dalam audiensi susulan yang berlangsung di Gedung DPRD, Selasa (6/10/2026).
Pertemuan ini merupakan buntut dari aksi demonstrasi HMI pada Kamis (1/10/2026) lalu. Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa sempat menyegel Gedung DPRD dan mengancam akan menurunkan massa dalam jumlah yang lebih besar apabila aspirasi mereka tidak ditanggapi secara serius. Adapu tiga tuntutan krusial yang dibawa oleh aktivis HMI meliputi keterbukaan informasi publik terkait anggaran DPRD, pelaksanaan audit komprehensif atas anggaran DPRD tahun 2026, serta penghapusan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan.
Merespons desakan mahasiswa, Sophi Zulfia menegaskan komitmen pihaknya untuk menyajikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Didampingi perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida), Sophi sepakat bahwa keterbukaan informasi publik harus mencakup perincian serapan anggaran hingga realisasi program kerja secara mendalam.
Baca Juga:Meriahkan Hari Jadi Ke-42, Desa Gembonganmekar Beri Reward Bagi Warga Taat PajakAncaman Blokir Dana Desa Kabupaten Cirebon: Seluruh Pemdes Berlomba Ajukan Pencairan
“Terkait keterbukaan publik, kami mendapatkan masukan yang sangat berharga. Hari ini bersama Bapperida, kami sepakat bahwa keterbukaan publik harus disajikan secara rinci. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum terlaksana, hingga tingkat penyerapan anggarannya,” ujar Sophi.
Sophi menggarisbawahi bahwa raihan predikat administratif seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang disandang Pemkab Cirebon hingga 11 kali tidak serta-merta menjadi tolok ukur kepuasan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya menyambut baik usulan audit komprehensif atas anggaran DPRD tahun berjalan.
“Jangan sampai kita meraih WTP 11 kali, tetapi tingkat kepuasan publiknya rendah. Itu tentu menjadi pertanyaan besar. Untuk tuntutan kedua mengenai audit komprehensif anggaran DPRD, kami sangat bersedia dan bersikap terbuka,” tegasnya.
Mengenai tuntutan penyesuaian hingga penghapusan tunjangan perumahan legislatif, Sophi menjelaskan bahwa mekanisme penataan tunjangan tersebut telah berjalan sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses evaluasi telah dilangsungkan oleh Sekretariat DPRD dengan menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen.