CIREBON — Ketegangan antara legislatif dan massa mahasiswa di Kabupaten Cirebon mulai menemui titik terang. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, akhirnya menerima dan siap mengoordinasikan tiga tuntutan utama yang diajukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon dalam audiensi susulan yang berlangsung di Gedung DPRD, Selasa (6/10/2026).
Pertemuan ini merupakan buntut dari aksi membuktikan HMI pada Kamis (1/10/2026) lalu. Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa sempat menyegel Gedung DPRD dan mengancam akan menurunkan massa dalam jumlah yang lebih besar jika aspirasi mereka tidak ditanggapi secara serius. Ada tiga tuntutan krusial yang dibawa oleh aktivis HMI meliputi keterbukaan informasi publik terkait anggaran DPRD, pelaksanaan audit komprehensif atas anggaran DPRD tahun 2026, serta penghapusan izin perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan.
Merespons desakan mahasiswa, Sophi Zulfia menegaskan komitmennya untuk menyajikan anggaran pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Didampingi perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida), Sophi sepakat bahwa keterbukaan informasi publik harus mencakup perincian serapan anggaran hingga realisasi program kerja secara mendalam.
Baca Juga:Meriahkan Hari Jadi Ke-42, Desa Gembonganmekar Beri Reward Bagi Warga Taat PajakAncaman Blokir Dana Desa Kabupaten Cirebon: Seluruh Pemdes Berlomba Ajukan Pencairan
“Terkait keterbukaan publik, kami mendapatkan masukan yang sangat berharga. Hari ini bersama Bapperida, kami sepakat bahwa keterbukaan publik harus disajikan secara rinci. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum terlaksana, hingga tingkat penyerapan anggarannya,” ujar Sophi.
Sophi menggarisbawahi bahwa raihan predikat administratif seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang disandang Pemkab Cirebon hingga 11 kali tidak serta-merta menjadi tolok ukur kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik usulan audit komprehensif atas anggaran DPRD tahun berjalan.
“Jangan sampai kita meraih WTP 11 kali, tapi tingkat kepuasan masyarakatnya rendah. Itu tentu menjadi pertanyaan besar. Untuk tuntutan kedua mengenai audit komprehensif anggaran DPRD, kami sangat bersedia dan menyatakan terbuka,” tegasnya.
Terkait dengan tuntutan penyesuaian hingga penghapusan izin perumahan legislatif, Sophi menjelaskan bahwa mekanisme pengaturan izin tersebut telah berjalan sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses evaluasi telah langsung dilakukan oleh Sekretariat DPRD dengan menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen.
