JAKARTA — Fenomena penggunaan pengeras suara berkekuatan ekstrem atau yang populer disebut “sound horeg” kian menuai sorotan tajam dari pemerintah pusat. Menyusul berbagai polemik hingga dampak negatif yang ditimbulkannya di tengah masyarakat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, menyatakan akan segera mengkaji dan merumuskan regulasi khusus guna menertibkan aktivitas tersebut.
Pemerintah menilai bahwa meski bentuk ekspresi dan hiburan rakyat pada dasarnya diizinkan, batas-batas toleransi sosial dan aspek keselamatan publik harus tetap dikedepankan. Oleh karena itu, regulasi yang akan disusun nantinya tidak hanya bersifat imbauan, melainkan melibatkan koordinasi lintas instansi guna menetapkan batasan teknis yang tegas terhadap tingkat kebisingan pengeras suara.
“Pendapat saya perlu dilakukan rapat ya, dengan lintas instansi, termasuk Kementerian Kesehatan, kemudian dari Komdigi misalnya, Polri. Seperti apa bentuk batasan, misalnya desibel, suara yang boleh ada ya, untuk loudspeaker dan lain-lain,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Baca Juga:KPK Bongkar Suap HGB Summarecon & Gratifikasi Pejabat ATR/BPN, Begini KonstruksinyaDPRD Cirebon Desak Pemkab Tertibkan Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Izin
Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil sikap tegas berupa pelarangan total apabila tingkat kebisingan yang dihasilkan terbukti melampaui ambang batas aman dan membahayakan kesehatan fisik warga. Kajian ini mendesak dilakukan mengingat aturan spesifik mengenai pembatasan desibel suara yang masif dan berdampak luas dinilai masih belum diatur secara komprehensif.
“Kalau dia dianggap ada desibel tertentu yang bisa mengganggu kesehatan, ya harus dilarang, gitu. Baik dengan undang-undang atau peraturan-peraturan di bawahnya. Kalau belum ada ya, mungkin bisa setingkat menteri juga, saya bisa membuat suatu aturan gitu, ya,” sambungnya.
Lebih lanjut, Mendagri menambahkan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut instrumen hukum mana yang paling efektif untuk diterapkan secara nasional. Penertiban ini menjadi krusial di tengah berbagai laporan keresahan publik, termasuk insiden-insiden di daerah yang memicu jatuhnya korban jiwa akibat getaran maupun dentuman suara berdaya ekstrem tersebut.
“Saya akan pelajari, kira-kira aturan, aturan yang mana yang spesifik. Saya lihat sepertinya belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai desibel ini. Yang bisa mengganggu kesehatan, apalagi sudah ada korban gitu,” tegas Tito.