KARAWANG — Perayaan Hari Jadi Kabupaten Karawang yang semestinya diwarnai sukacita seketika berubah menjadi panggung dialog terbuka yang mengharukan. Gelombang massa dari aliansi masyarakat Karawang Selatan hadir menyuarakan aspirasi terkait kerusakan parah infrastruktur Jalan Raya Badami-Loji yang telah dikeluhkan bertahun-tahun.
Menanggapi aksi tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)—termasuk Bupati Karawang, Ketua DPRD, serta tokoh masyarakat Dedi Mulyadi (KDM)—memilih untuk turun langsung menemui massa tanpa sekat pengamanan yang ketat. Para pejabat tinggi daerah ini bahkan tidak ragu untuk duduk bersila berdampingan dengan warga di atas aspal panas.
Langkah humanis tersebut bermula dari seruan orator aksi yang meminta para pejabat melepas atribut formal birokrasi. “Tunjukkan bahwa kalian tidak feodal. Kalau kita harus duduk, kalian harus duduk juga,” seru orator yang langsung disambut sikap rendah hati jajaran pimpinan daerah untuk duduk bersama massa di jalanan.
Baca Juga:Divonis 6 Tahun Penjara, Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara Sebut Kasusnya Konspirasi PolitikKPK Gempur ATR/BPN, Sita 20 Koper Berisi Uang Ratusan Miliar dan Ciduk 17 Orang
Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kekesalan warga terhadap kondisi Jalan Badami-Loji yang hancur akibat lalu lalang truk berat dan kendaraan industri melebihi kapasitas (overload). Warga menilai perbaikan jalan yang selama ini dilakukan kerap percuma karena kembali rusak dalam hitungan bulan, sementara keselamatan pengendara terus terancam setiap harinya.
Menanggapi keluhan tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan tersebut saat ini tengah dikebut melalui sinergi anggaran pusat dan provinsi. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 17 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat serta Rp 45 miliar dari Inpres Jalan Daerah (IJD) APBN.
“Komitmen pembangunan jalan bukan sekadar ‘akan’, tapi sedang dikerjakan. Jangan bicara soal oligarki, bagi saya tidak ada kaitan dengan pengusaha mana pun. Kalau perusahaannya tidak menjalankan komitmen, tambangnya saya tutup lagi!” tegas KDM di hadapan massa.
Sebagai solusi konkret atas akar permasalahan tonase berlebih, KDM bersama Bupati Karawang menetapkan dua kebijakan strategis langsung di lokasi unjuk rasa:
Penindakan Timbangan di Sumber: Mulai esok hari, seluruh truk industri wajib melalui proses penimbangan langsung sebelum keluar dari area pabrik. Jika terbukti melebihi muatan, maka muatan wajib diturunkan di tempat berdasarkan komitmen tertulis.