Kartel Berakar di Banyak Lini dan Keterlibatan Oknum Berkedok Agama
Pembenahan tidak berhenti pada celah administrasi keberangkatan. Dahnil secara terbuka membeberkan bahwa jaringan mafia haji telah menjalar ke berbagai lini pelayanan ibadah di Tanah Suci. Hal yang paling memprihatinkan, para pelaku yang bermain di balik penipuan ini justru merupakan pihak-pihak yang mempergunakan jubah agama untuk meraih kepercayaan jemaah.
“Kartel haji itu fakta. Hampir di semua lini ada kartelnya. Yang menyedihkan, pelakunya adalah orang-orang yang paham agama,” kata Dahnil prihatin.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu KBIH terdeteksi menjalankan penipuan sistematis terkait pelaksanaan badal haji dan pengumpulan uang dam. Dalam satu musim haji saja, oknum KBIH ini mampu mengumpulkan dana jemaah hingga puluhan miliar rupiah tanpa menyalurkan atau melaksanakannya sesuai ketentuan syariat.
Baca Juga:Benahi Transportasi Jabar, Gubernur KDM Evaluasi Angkot Tua dan Buka Kembali Bandara HuseinKemarau Lebih Kering dan Panjang, Waspadai Beberapa Penyakit Ini
“Ada satu KBIH yang melakukan penipuan badal dan penipuan dam. Dia bisa mengumpulkan puluhan miliar pada saat musim haji. Ada yang kami amankan membawa sekitar Rp1,4 miliar hingga Rp2 miliar,” ungkapnya.
Ironisnya, saat hendak ditindak oleh petugas lapangan, pelaku penipuan tersebut bahkan sempat mencoba menyuap petugas Kemenhaj agar aksinya dibiarkan.
“Pelakunya siapa? Mohon maaf, mengaku dirinya ustaz, mengaku dirinya ajengan, mengaku dirinya kiai. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tutur Dahnil.
“Ketika ditangkap oleh petugas kami, yang ditawarkan adalah, ‘Pak, kita bagi dua saja.’ Tapi tetap kami amankan dan kemudian diproses,” lanjutnya membeberkan kronologi penindakan.
Gandeng Mantan Penyidik KPK dan Penegak Hukum
Guna mengikis habis praktik perburuan rente ini, Kemenhaj kini memperkuat fungsi pengawasan internal dengan membentuk Direktorat Jenderal Pengendalian. Unit khusus ini diisi oleh jajaran personel berlatar belakang penegak hukum teruji, termasuk mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Di haji itu ada Dirjen Pengendalian. Isinya teman-teman KPK yang kami rekrut. Mereka melakukan pengendalian terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan haji,” jelas Dahnil.
Mengingat tindak pidana penipuan dam dan badal sebagian besar terjadi di wilayah Arab Saudi yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, Kemenhaj menjalin koordinasi lintas negara. Setelah para terduga pelaku diterbangkan kembali ke Indonesia, penanganan hukum langsung diserahkan kepada pihak kepolisian.