“Ketika mendarat langsung diambil oleh Polda, misalnya di Jawa Barat,” kata Dahnil menambahkan.
Komitmen Reformasi Integritas Penyelenggaraan Haji
Dahnil meluruskan bahwa penindakan tegas ini bukan bertujuan untuk mendiskreditkan seluruh lembaga KBIH maupun para tokoh agama di Tanah Air. Penegakan hukum ini ditujukan khusus kepada oknum-oknum pribadi yang memanfaatkan posisi serta kepercayaan publik demi mengeruk keuntungan finansial semata.
Rangkaian pembongkaran kasus mafia haji, peniadaan mekanisme lunas tunda ganti, serta penguatan Dirjen Pengendalian menjadi cermin komitmen penuh Kemenhaj untuk menjamin bahwa seluruh tahapan ibadah haji berjalan transparan dan berintegritas. Bagi jutaan jemaah yang telah bertahun-tahun menanti giliran beribadah ke Tanah Suci, reformasi ini memastikan bahwa hak keberangkatan dan pelaksanaan ibadah murni ditentukan oleh aturan resmi dan nomor porsi, tanpa bisa diintervensi oleh kekuatan uang maupun permainan mafia. (red/dbs)