KABUPATEN CIREBON – Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon yang diikhtiarkan sebagai pusat integrasi pelayanan administrasi satu atap, dinilai belum berjalan secara optimal. Hingga pertengahan tahun 2026, aktivitas operasional di gedung pusat pelayanan publik tersebut masih terpantau lengang karena mayoritas gerai yang tersedia belum membuka pelayanan secara konsisten dan terjadwal.
Berdasarkan data peninjauan di lapangan, dari total 34 gerai instansi yang disediakan di dalam area MPP Kabupaten Cirebon, hanya sebagian kecil yang aktif menyelenggarakan pelayanan rutin kepada masyarakat setiap harinya. Kondisi sepi kunjungan ini memicu perhatian serius dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon selaku instansi pengelola untuk segera melakukan reformasi operasional dan strategi penjemputan bola.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon mengakui bahwa optimalisasi fungsi dan ekosistem MPP saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, akar masalah dari sepinya pusat pelayanan terpadu ini disebabkan oleh masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Cirebon maupun instansi vertikal eksternal yang belum menempatkan personelnya untuk membuka loket pelayanan secara teratur di lokasi tersebut.
Baca Juga:Santuni Korban Kecelakaan Maut Indramayu, Gubernur Dedi Mulyadi Serahkan Rp25 Juta per JiwaFokus Pembangunan Kabupaten Cirebon 2027: Bupati Imron Prioritaskan Infrastruktur dan Hilirisasi Sektor Unggul
Sebagai langkah taktis guna merangsang lonjakan kunjungan masyarakat, DPMPTSP mendorong penambahan sejumlah layanan esensial dan strategis yang memiliki basis massa tinggi. Salah satu instrumen pelayanan vital yang didorong untuk segera beroperasi penuh di MPP adalah pos administrasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berada di bawah wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon.
“Kami sedang berupaya keras mengoptimalkan keberadaan gerai-gerai yang ada. Salah satu prioritas utama kami saat ini adalah mendorong kehadiran layanan PBG dari DPUTR untuk bisa diakses langsung di MPP, di samping terus berkoordinasi dengan instansi vertikal guna menarik layanan yang sangat dibutuhkan publik, seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dari kepolisian hingga pembuatan paspor dari kantor imigrasi,” ujar perwakilan DPMPTSP Kabupaten Cirebon secara formal saat menjelaskan rencana strategis pembenahan institusi.
Pemerintah daerah meyakini, apabila jenis layanan yang memiliki daya tarik tinggi seperti PBG, paspor, dan SIM berhasil diintegrasikan di dalam satu gedung, maka volume kunjungan masyarakat ke MPP Kabupaten Cirebon otomatis akan meningkat tajam. Transformasi ini diharapkan mampu mengubah stigma MPP dari gedung yang sepi menjadi pusat aktivitas publik yang dinamis dan solutif.