CIREBON – Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mendesak pemerintah daerah (Pemkab) setempat untuk segera menyediakan anggaran logistik darurat khusus bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon. Langkah ini dinilai mendesak lantaran BPBD belum memiliki alokasi anggaran mandiri yang dapat dicairkan secara langsung saat bencana alam terjadi.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin, S.Sos., menjelaskan bahwa ketersediaan anggaran logistik darurat sangat krusial, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga pada tiga hari pertama masa tanggap darurat. Selama ini, BPBD Kabupaten Cirebon masih bergantung pada bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat guna menyalurkan bantuan dasar kepada korban bencana.
“Dalam tiga hari pertama masa tanggap darurat, masyarakat membutuhkan bantuan secepat mungkin. BPBD harus memiliki dukungan logistik yang siap digunakan tanpa harus menunggu bantuan dari luar,” ujar Muchyidin usai menghadiri pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Cirebon, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga:Wacana Perubahan Nama Provinsi Sunda Mengemuka, Budayawan Cirebon Pertanyakan UrgensinyaJanji Awal Juli Ditagih, Warga Datangi PUTR Pertanyakan Kepastian Betonisasi Jalan Dompyong – Karangwangun
Muchyidin menambahkan, sebagai instansi yang berada di garda terdepan dalam penanganan bencana, BPBD memerlukan dukungan finansial yang mencukupi agar penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak tidak terhambat.
Selain untuk pemenuhan kebutuhan korban, anggaran logistik ini juga diperlukan untuk menunjang operasional Unit Reaksi Cepat (URC) BPBD yang bertugas sebagai ujung tombak di lapangan. Tanpa adanya dukungan dana yang siap pakai, respon cepat terhadap situasi darurat dinilai tidak akan berjalan secara maksimal.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif guna merumuskan solusi penganggaran.
“Kami berharap kebutuhan darurat logistik ini dapat diakomodir dalam perencanaan anggaran ke depan, sehingga sistem penanganan bencana bagi masyarakat yang terdampak bisa semakin kuat,” pungkas Muchyidin. (adv)