Dalam rakor tersebut, jajaran Pemkab Cirebon menginventarisasi kemunculan titik pembuangan sampah liar (TPS liar) yang kian menjamur. Sebagai solusi taktis jangka pendek yang murah dan efisien, pemerintah merencanakan pemasangan pagar pembatas di area rawan, serta mengoptimalkan peran personel perlindungan masyarakat (Linmas/Hansip) untuk melakukan pengawasan berkala.
Selain itu, masyarakat terus didorong untuk melahirkan inovasi mandiri di lingkungan perumahan, salah satunya melalui metode pembuatan lubang biopori menggunakan wadah ember plastik bekas yang dimodifikasi. Langkah sederhana ini dinilai mampu mereduksi pembuangan sampah organik secara signifikan dari dapur rumah tangga.
Sebagai wujud komitmen jangka panjang, Pemkab Cirebon saat ini tengah menginisiasi pembentukan 40 Kampung Bersih yang tersebar di seluruh kecamatan. “Target kami minimal ada satu Kampung Bersih di setiap kecamatan yang berfungsi sebagai role model atau percontohan bagi desa-desa di sekitarnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mensubstitusi kebutuhan sarana, prasarana, serta peralatan esensial yang masih kurang agar program ini berjalan berkesinambungan,” lanjutnya.
Baca Juga:BKPSDM Kabupaten Cirebon Dalami Dugaan Fake GPS, Ribuan ASN Terancam Sanksi DisiplinKomisi IV DPRD Desak Pemkab Cirebon Sediakan Anggaran Darurat BPBD
Tidak hanya mengandalkan gerakan swadaya masyarakat, Pemkab Cirebon juga mulai membidik solusi berskala industri global. Pintu investasi kini dibuka lebar-lebar bagi para investor yang berminat menanamkan modalnya di sektor industri pengolahan limbah modern. Bahkan, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terus dijajaki demi merealisasikan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
“Kami optimistis bahwa dengan sentuhan teknologi dan investasi yang tepat, persoalan lingkungan yang selama ini menjadi beban daerah dapat kita konversikan menjadi sumber energi baru terbarukan yang bernilai ekonomis tinggi. Sampah tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai residu buangan, melainkan sebuah potensi komoditas yang membawa solusi bagi masa depan Kabupaten Cirebon,” pungkas Hendra.
Seluruh masukan, data, dan keluhan teknis yang dipaparkan oleh para camat dalam rakor tersebut kini telah diserahkan kepada Tim Kabupaten yang dikoordinasikan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai dasar utama penyusunan rencana aksi taktis penanggulangan darurat sampah dalam beberapa pekan ke depan. (rif/dbs)