Skala Prioritas dan Sinergi Anggaran
Terkait penentuan lokasi, Rezza menggarisbawahi bahwa pemetaan titik perbaikan tidak semata-mata diukur dari tingkat kepadatan lalu lintas. Pemerintah daerah lebih mengutamakan indikator tingkat kerusakan jalan yang krusial serta kebutuhan yang selaras dengan program pembangunan daerah skala prioritas. dalam proses ini, DPUTR juga mengapresiasi tingginya partisipasi aktif masyarakat yang gemar melaporkan kerusakan jalan di wilayah mereka.
“Masukan dari masyarakat menjadi data penting dan berharga bagi kami untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, sekaligus membantu menentukan skala prioritas penanganan,” tambahnya.
Saat ini, tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Cirebon diklaim telah menyentuh angka sekitar 86 persen. Capaian positif ini menjadi modal berharga bagi pemerintah daerah untuk terus mengupgrade kualitas jaringan jalan secara bertahap. DPUTR optimistis, target makro untuk mewujudkan kemantapan jalan kabupaten hingga 100 persen dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2029.
Baca Juga:Jadi Tersangka Korupsi Rp18 Miliar, Wabup Indramayu Diperiksa Kejati JabarTingkatkan Profesionalisme Pers, Diskominfo dan PWI Jabar Gelar UKW Gratis di Bandung dan Majalengka
Guna menyokong target besar tersebut, Pemkab Cirebon sadar tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya menjemput bola ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus dilakukan untuk mengamankan dukungan pendanaan.
Pada tahun anggaran 2026 ini saja, terdapat tiga ruas jalan kabupaten yang tengah memasuki proses asistensi Detail Engineering Design (DED) sebagai syarat mutlak mendapatkan kucuran bantuan keuangan provinsi. Sebelumnya, sinergi ini terbukti sukses membedah sejumlah ruas jalan strategis seperti jalur Pasaleman, Ciledug, dan Pasawahan.
Menutup keterangannya, DPUTR mengimbau para rekanan pemenang proyek yang telah berkontrak untuk segera melakukan mobilisasi alat dan pekerja. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya proyek di lapangan agar pembangunan berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan manfaat instan bagi pengguna jalan. (rif/dbs)