CIREBON – Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menjadi sorotan tajam legislatif. Dalam rapat paripurna mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon melayangkan kritik pedas terkait realisasi program yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Abhimata pada Rabu (17/6/2026) kemarin itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfia, S.H., M.H., serta dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota dewan. Agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi tersebut diwarnai dengan berbagai catatan strategis, mulai dari melambungnya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), buruknya kondisi infrastruktur jalan, hingga sengkarut pengelolaan sampah yang tak kunjung usai.
Fraksi PDI Perjuangan secara khusus menyoroti angka SILPA Tahun Anggaran 2025 yang menyentuh angka fantastis, yakni Rp33,4 miliar. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Kodir, menegaskan bahwa besarnya dana yang mengendap dan tidak terserap ini merupakan sinyal merah yang menunjukkan lemahnya manajemen perencanaan dan eksekusi program oleh jajaran eksekutif.
Baca Juga:Krisis Pasokan Energi Meluas, Pemadaman Listrik Bergilir Hantui Sejumlah Wilayah Jawa BaratSidak Aduan Warga, Komisi III DPRD Kab. Cirebon Pastikan Perizinan dan Amdal PT Giri Waring Persada Klir
“Tingginya angka SILPA ini mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan atau keterlambatan akut dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Setiap rupiah yang dianggarkan semestinya terserap optimal untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan mempercepat laju pembangunan daerah, bukan justru mengendap sebagai dana tak terpakai,” tegas Abdul Kodir saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Tak kalah lantang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh Saleh, S.I.P., membongkar fakta lapangan mengenai hancurnya infrastruktur jalan di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. PKB menilai Pemkab Cirebon abai terhadap keluhan menahun warga, padahal akses jalan yang buruk berdampak langsung pada penurunan produktivitas ekonomi, melambungnya biaya distribusi hasil tani dan industri, hingga mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan.
Sebagai solusi konkret, Fraksi PKB mendesak Pemkab Cirebon segera menyusun peta kondisi jalan berbasis kawasan yang mengacu pada data akurat dan terkini (up-to-date). Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat intervensi pembangunan akses jalan di kawasan produktif seperti sektor pertanian, pesisir, dan industri, sekaligus memperketat pengawasan terhadap kualitas proyek fisik agar tidak asal jadi.