Selain sektor infrastruktur, Saleh juga menyoroti krisis lingkungan hidup, khususnya tata kelola sampah yang dinilai jalan di tempat. PKB memandang pertumbuhan populasi dan masifnya aktivitas ekonomi daerah belum diimbangi dengan sistem pembuangan dan pengolahan sampah yang modern serta memadai.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir. Kami mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) serta pengaktifan bank sampah di tingkat desa. Selain itu, kami mengusulkan adanya kolaborasi dengan memberdayakan pesantren dan madrasah dalam gerakan peduli lingkungan, dibarengi edukasi masif agar masyarakat mulai memilah sampah sejak dari rumah,” urai Saleh secara rinci.
Ditemui usai rapat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R. Hasan Basori, S.E., M.Si., menegaskan bahwa rentetan kritik dan catatan kritis dari seluruh fraksi merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pengawasan (controlling) legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan.
Baca Juga:Krisis Pasokan Energi Meluas, Pemadaman Listrik Bergilir Hantui Sejumlah Wilayah Jawa BaratSidak Aduan Warga, Komisi III DPRD Kab. Cirebon Pastikan Perizinan dan Amdal PT Giri Waring Persada Klir
”Forum paripurna ini adalah momentum evaluasi total. Seluruh catatan, koreksi, dan rekomendasi strategis yang disampaikan oleh fraksi-fraksi harus disikapi secara serius oleh Pemkab Cirebon sebagai dasar perbaikan kebijakan serta perbaikan tata kelola anggaran pada masa-masa mendatang,” pungkas Hasan Basori menutup penjelasannya.