CIREBON — Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur Sekolah Maung (Manusia Unggul) di wilayah Cirebon diwarnai kepanikan massal. Ribuan orang tua murid mengeluhkan lambatnya distribusi nilai Tes Kompetensi Akademik (TKA) dari sistem Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kendala teknis sinkronisasi data ini menyebabkan ribuan calon peserta didik kesulitan menyelesaikan proses finalisasi pendaftaran secara daring, padahal batas akhir penutupan sistem sudah sangat mendesak.
Memasuki hari ketiga pendaftaran pada Rabu (27/5/2026), suasana tegang dan panik mulai menyelimuti sejumlah sekolah menengah di Cirebon. Para wali murid mengaku kebingungan lantaran nilai TKA anak-anak mereka belum juga muncul pada portal pendaftaran daring, padahal tahapan administrasi terus berjalan menuju tenggat penutupan. Tanpa adanya nilai TKA tersebut, akun peserta tidak dapat dikunci (submit) ataupun diverifikasi oleh sistem, sehingga berkas pendaftaran otomatis menggantung.
Situasi di lapangan diperparah oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap transparansi data digital. Banyak orang tua siswa mengaku tidak memiliki ruang untuk mengecek hasil nilai TKA secara mandiri karena seluruh data terenkripsi dan hanya didistribusikan secara eksklusif ke pihak sekolah asal. Hingga Rabu sore, sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cirebon dilaporkan belum menerima hasil kompilasi nilai TKA secara utuh dari peladen (server) pemerintah provinsi, sehingga memutus mata rantai proses administrasi lanjutan.
Baca Juga:Gempur Peredaran Gelap Narkoba, Polresta Cirebon Gulung 34 Tersangka dari 33 KasusPolemik Pergeseran Anggaran Jalan Rp85 Miliar di Cirebon , PUTR Targetkan Proyek Fisik Mulai Juli 2026
Kondisi ini memicu keresahan mendalam, khususnya bagi para calon siswa yang membidik jalur prestasi akademik. Mereka diselimuti kekhawatiran nyata akan kehilangan kesempatan emas masuk ke sekolah unggulan hanya karena buruknya performa infrastruktur digital dan pola pengiriman data pusat yang dilakukan secara bertahap. Sistem interkoneksi yang tidak instan ini pun membuat pihak sekolah di daerah kesulitan memberikan kepastian logis kepada wali murid.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 2 Cirebon, Deddy Setiawan SPd, memberikan konfirmasi mengenai hambatan teknis tersebut. Beliau menjelaskan bahwa otoritas penginputan nilai berada di luar wewenang pihak sekolah daerah.
“Distribusi nilai TKA ini memang dikirim langsung oleh pihak provinsi ke akun masing-masing peserta secara bertahap. Memang sudah ada sebagian yang masuk dan langsung kami bagikan ke siswa, namun sistem input sepenuhnya dikendalikan langsung dari pusat provinsi,” ujar Deddy saat dimintai keterangan di ruang kerjanya, Rabu (27/5/2026).